Terungkap! Rahasia Pemerintah Tak Jor-joran Tambah Utang

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah diperkirakan tidak akan jor-joran dalam menarik utang pada tahun ini. Pasalnya, pemerintah memiliki banyak senjata untuk menutup defisit anggaran pada tahun ini, mulai dari saldo anggaran lebih (SAL), lonjakan penerimaan negara, hingga peran Bank Indonesia sebagai pembeli surat utang.

Hingga Maret 2022, SAL yang dikantongi pemerintah tercatat Rp 149,7 triliun sementara penerimaan negara sudah mencapai Rp 501 triliun. Penerimaan tumbuh 32,1% dibandingkan Januari-Maret 2021.

Sri Mulyani, Rabu (20/4), mengatakan kedua faktor tersebut membuat pemerintah tidak harus terburu-buru menarik utang di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

"Pada saat kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar uang cenderung menghadapi tekanan. Kita sudah menciptakan ketahanan sehingga di tengah pasar keuangan yang volatile, tidak harus dipaksa melakukan pembiayaan," tutur Sri Mulyani pada konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/4).

Bakal kecilnya penarikan utang pemerintah pada tahun ini tercermin dari penarikan SBN (neto) pada Januari-Maret atau kuartal I tahun 2022. Selama kuartal I tahun ini, pemerintah hanya menarik SBN (neto) sebesar Rp 133,6 triliun, turun 64% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dalam lima tahun terakhir, penarikan SBN (neto) kuartal I tahun ini adalah yang terendah kedua setelah kuartal II tahun 2020 (Rp 83,91 triliun).

Ekonom Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan pemerintah hanya akan mengambil utang sebesar Rp 581 triliun pada tahun ini. Sebagai catatan, dalam APBN, penarikan pinjaman melalui SBN (neto) ditargetkan sebesar Rp 991,29 triliun.

"Itu di luar pembelian yang dilakukan Bank Indonesia," tutur Irman, kepada CNBC Indonesia.

Irman menambahkan dengan penerimaan yang lebih tinggi, defisit anggaran tahun ini diperkirakan hanya menembus 3,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan yang ditetapkan dalam APBN yakni 4,85% dari PDB.

"Defisit tertolong penerimaan yang juga tertolong harga komoditas, tax amnesty, dan kebijakan penyesuaian tarif pajak," ucap Irman.

Sebelumnya, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Deni Ridwan mengatakan pemerintah berencana mengurangi penerbitan SBN tahun ini setidaknya Rp 100 triliun seiring dengan optimalisasi penerimaan negara.

"Penerbitan SBN akan selalu mempertimbangkan kondisi pasar keuangan, kebutuhan pembiayaan dan kondisi kas negara sehingga penerbitan yang dilakukan dapat sesuai dengan rencana kebutuhan dan pada window yang tepat," tutur Deni, kepada CNBC Indonesia, beberapa waktu lalu.

Deni menambahkan keberadaan Bank Indonesia sebagai standby buyer juga membuat pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil utang jika kupon yield yang diminta terlalu tinggi.

Halaman selanjutnya --> Gak Perlu Buru-Buru Utang, Ada BI yang Bikin Tenang