Jokowi Naikkan Setoran Batu Bara, Apa Reaksi Para Taipan?

News - Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
18 April 2022 18:55
A worker operates a loader to transport coal at a port in Qingdao, Shandong province, China April 9, 2018. REUTERS/Stringer

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara. Melalui aturan ini pemerintah ingin mengerek setoran atau tarif royalti di tengah kenaikan komoditas emas hitam.

Presiden Direktur ADRO Garibaldi Thohir menilai dengan adanya aturan baru ini, maka kontribusi perusahaan batu bara ke negara akan bertambah. Hal tersebut tentunya akan sangat membantu negara dalam menghadapi kondisi saat ini.

Apalagi perekonomian RI belum pulih akibat pandemi covid-19, ditambah potensi inflasi yang cukup tinggi serta dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Oleh sebab itu, pria yang akrab disapa Boy mengaku ikhlas jika harus berkontribusi untuk keperluan penerimaan negara.


"Itu garis besarnya tentunya dampaknya ke Adaro ada tetapi di lain sisi kita bersyukur karena kita dapat benar benar anugerah (kenaikan harga) yang luar biasa," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (18/4/2022).

Di samping itu, menurut Boy PP Nomor 15 Tahun 2022 ini juga sebenarnya memberikan insentif bagi pelaku usaha tambang. Dimana, bagi perusahaan batu bara yang khusus menjual batu baranya di dalam negeri tarif royaltinya dipatok 14%.

Terpisah, Direktur Executive Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan bahwa para anggotanya saat ini tengah mempelajari potensi dampak dari PP Nomor 15 tahun 2022.

Secara umum, dengan diterbitkannya PP 15 tahun 2022 tersebut masa depan industri pertambangan batu bara akan lebih menantang. Terutama untuk dapat melakukan efisiensi operasional.

"Apalagi sebagian besar dari produksi batu bara nasional dihasilkan dari tambang-tambang yang usianya sudah cukup tua, cadangannya makin dalam sehingga beban biaya operasi semakin tinggi," katanya kepada CNBC Indonesia.

Menurut Hendra kenaikan biaya operasi juga akan semakin dirasakan dengan naiknya biaya bahan bakar, alat berat, dan lainnya. Sehingga dengan semakin tingginya tarif royalti ditambah beban tarif perpajakan lainnya termasuk ke depannya tambahan dari Pajak Karbon, maka kondisi ini dapat menyulitkan perusahaan untuk berinvestasi di tengah era transisi energi.

"Hal ini bisa berpengaruh terhadap rencana investasi untuk peningkatan nilai tambah batu bara dimana aspek keekonomian masih sulit karena teknologi terhitung mahal," ujarnya.

Selain itu akses terhadap pendanaan untuk investasi berbasis batu bara juga semakin berkurang. Kondisi ke depan tentu akan semakin menyulitkan pelaku usaha terutama jika kondisi harga komoditas terkoreksi di tengah makin kuatnya tekanan terhadap komoditas emas hitam.

"Untuk pungutan berupa Penerimaan Hasil Tambang untuk kegiatan peningkatan nilai tambah yang kemungkinan masih dikenakan royalti sekitar 14% akan mempersulit mewujudkan rencana proyek peningkatan nilai tambah, karena keekonomiannya menjadi lebih menantang," kata Hendra.

Adapun, sejak dibahas pada 2018 lalu, pihaknya menurut Hendra telah dilibatkan dan selalu memberikan masukan konstruktif kepada Pemerintah. Namun demikian APBI berharap agar dapat diadakan sosialisasi bagi pelaku usaha untuk dapat lebih memahami implementasi dari PP tersebut.

Pihaknya menyadari keinginan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui PP tersebut. Meski begitu dia meyakini usulan sebelumnya yang pihaknya sampaikan juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan negara.

"Namun tentu saja Pemerintah mengharapkan porsi kenaikan yang lebih besar. Oleh karena itu kami berharap Pemerintah dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha agar bisa survive berinvestasi di era transisi energi dan tantangan yang lebih besar ke depannya," kata dia.

Sementara, General Manager Legal & External Affairs PT Arutmin Indonesia Ezra Sibarani menilai bahwa pada saat penyusunan draft (PP) Nomor 15 Tahun 2022 pemerintah sudah berkomunikasi dan mempertimbangkan masukan dari perusahaan. Meski hal tersebut tidak dilakukan ke semua perusahaan.

Namun dia meyakini bahwa pemerintah telah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan banyak hal bukan hanya kepentingan pengusahaan saja.

"Pastinya dampak finansial ada, cuma tidak sampai mengganggu cash flow. Yang lebih terasa apabila harga batu bara berada di bawah US$ 70 seperti yang pernah terjadi sebelumnya," katanya.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 11 April 2022 dan diundangkan pada 11 April 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

Adapun pada Pasal 23 PP ini disebutkan bahwa PP ini mulai berlaku setelah tujuh hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, per hari ini, Senin 18 April 2022 Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2022 ini sudah diberlakukan efektif.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Lana Saria menjelaskan meski dalam PP ini diatur bahwa pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) batu bara ini dibedakan antara Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 1 dan PKP2B Generasi 1 Plus, di mana untuk tarif PNBP Generasi 1 berada pada kisaran 14%-28% sesuai dengan masing-masing Harga Batu Bara Acuan (HBA) dan untuk Generasi 1 Plus berada di kisaran 20%-27%, namun khusus untuk penjualan batu bara di dalam negeri ditetapkan sama, yakni sebesar 14%.

"Untuk penjualan batu bara di dalam negeri, PNBP dikunci di 14%," ungkapnya saat konferensi pers, Senin (18/04/2022).

Dia mengatakan, alasan dipatoknya tarif royalti batu bara untuk penjualan dalam negeri sebesar 14% karena mempertimbangkan harga jual batu bara di dalam negeri yang juga dipatok, yakni maksimal US$ 70 per ton untuk pembangkit listrik, dan US$ 90 per ton untuk industri.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Juragan Batu Bara: Harga Tinggi Hanya Sementara!


(pgr/pgr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading