Pertalite-LPG-Listrik Bakal Naik! APBN Selamat, Rakyat Piye

News - MAIKEL JEFRIANDO, CNBC Indonesia
14 April 2022 11:12
Suasana antrian pengemudi motor untuk mengisi BBM di SPBU Pertamina Kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu, (30/3/2022). (CNBC Indoneia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kini semakin menguat. Tidak hanya itu, LPG dan tarif listrik ternyata juga akan ikut dinaikkan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/04/2022).


"Strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, untuk jangka menengah.. akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti seperti Bahan Bakar Gas (BBG), bioethanol, bio CNG, dan lainnya," jelasnya.

Situasi ini memang sudah diperkirakan oleh sebagian ekonom. Lonjakan harga minyak dunia, meskipun memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara, namun menjadi beban berat pada belanja subsidi.

Apalagi, selisih harga pada energi yang dijual, seperti Pertamax dan Pertalite cukup jauh. Sehingga yang terjadi adalah, peralihan pengguna dari Pertamax ke Pertalite. BBM ron 90 yang kini disubsidi tersebut akhirnya melewati batas kuota.

Dalam riset Tim Ekonomi PT Bank Mandiri Tbk, asumsi adanya kenaikan barang di atas berawal dari ketidakpastian perang antara Rusia dan Ukraina. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda berakhirnya perang, bahkan negara-negara lain yang mendukung Ukraina seperti Amerika Serikat (AS) dan kawasan Eropa bahkan menambah sejumlah sanksi bagi Rusia yang akhirnya memperkeruh suasana.

Maka dari itu, harga minyak dunia diperkirakan tetap bertengger di atas US$ 100 per barel dalam waktu cukup lama.

Dampaknya akan dirasakan oleh PT Pertamina persero. BUMN tersebut akan menanggung beban dari selisih harga pasar, di mana Pertamax kini Rp 15.950 per liter dan Pertalite Rp 14.250 per liter.

Beban tersebut tentu tidak akan dinikmati sendiri. Pertamina pasti akan melimpahkan ke pemerintah, termasuk untuk meminta tagihan yang kini mencapai Rp 100 triliun namun belum dilunasi. Bank Mandiri memperkirakan ada pembengkakan subsidi sampai Rp 152 triliun apabila Pertalite masih bertahan dengan harga sekarang.

Maka total yang harus segera dibayar pemerintah adalah lebih dari Rp 250 triliun. Ini tentunya belum termasuk pembengkakan dari sisi LPG dan listrik.

APBN yang kini tengah fokus dalam penurunan defisit menjadi 3% terhadap PDB tidak akan sanggup. Oleh karena itu, opsi kenaikan harga Pertalite dan LPG sangat dimungkinkan terjadi pada kuartal III-2022 mendatang.

Dampaknya kemudian adalah inflasi. Apabila kenaikan terjadi 10% untuk Pertamax, maka dampak ke inflasi adalah 0,32%. Sementara LPG, dengan kenaikan yang sama akan memberikan dampak 0,35%.

Secara keseluruhan, termasuk adanya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1% dan Pertamax yang sudah terjadi sebelumnya, maka inflasi tahun ini mencapai 4,17% atau di atas perkiraan BI sebesar 2-4%.

Setiap 1% kenaikan inflasi maka akan membuat perekonomian turun 0,21%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 diperkirakan mencapai 5,17%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada 2021 yang mencapai 3,69%.

Bagaimana dampak lonjakan inflasi terhadap masyarakat Indonesia, simak ulasan Tim Riset CNBC Indonesia berikut:

Lonjakan harga barang akan memukul rakyat secara langsung. Bukan cuma kelompok miskin, namun seluruh masyarakat. Apalagi komponen energi memiliki dampak rembetan terhadap harga barang lainnya, sebab mempengaruhi ongkos transportasi logistik.

Pemerintah memastikan siap mengurangi beban yang ditanggung masyarakat. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk kelompok miskin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pertama adalah jenis bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 300 ribu untuk tiga bulan sekaligus.

"Jadi, Pemerintah memberikan subsidi langsung yang kemarin kepada 18,8 juta penerima Kartu Sembako, dan untuk 1,85 juta PKH non-BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), yang diberikan untuk bantuan subsidi selisih harga minyak goreng yang besarnya Rp300.000,00 untuk 3 bulan atau Rp100.000,00/bulan/kpm. Diharapkan dalam bulan Ramadan ini sudah bisa disalurkan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Pihak lain yang turut menerima bantuan ini adalah 2,5 Juta PKL dan Pemilik Warung (PKLW). Airlangga berharap dengan bantuan tersebut, beban masyarakat akan tingginya minyak goreng bisa berkurang.

Selanjutnya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta. Nilainya adalah sebesar Rp 1 juta.

"Ada program yang diarahkan Bapak Presiden untuk Pekerja, yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk para Pekerja dengan Gaji di bawah Rp3,5 Juta, untuk sebanyak 8,8 Juta Pekerja, yang direncanakan sebesar Rp 1 Juta dan akan diberikan dalam dua kali penyaluran," jelasnya.

Pemerintah juga tengah mengkaji Bantuan Presiden (Banpres) diberikan juga untuk Usaha Mikro yang nanti akan diagendakan besarannya Rp 600.000 per penerima dan dengan sasaran penerima di kisaran 12 juta.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Pertalite Mulai Langka, Ceritanya Bakal Kayak Minyak Goreng?


(mij/mij)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading