Simak Jurus Menperin Saat Krisis Migor Nggak Kelar-kelar

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang melakukan sidak ke distributor satu (D1) PT Sabda Tirta Selaras yang berlokasi di jalan Raya Serang KM 22.5 KP Kawidaran, Cibadak untuk mengecek ketersediaan minyak goreng (migor).

Menyusul laporan dari distributor satu migor bahwa suplai dari produsen terkadang mengalami kemacetan.

Tiba di lokasi, Menperin langsung menelpon produsen yang bertanggung jawab terhadap distribusi di wialyah Balaraja, Banten.

"Kita liat ada laporan bahwa salah satu pemasok kadang-kadang macet, saya ingin pastikan ke depan tidak lagi. Karenanya saya telpon produsen yang ditugaskan untuk suplai daerah sini," katanya usai sidak, Rabu (13/4/22).

Keterbatasan stok yang membuat harga minyak goreng kerap melampaui harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp15.500 per kg atau Rp14.000 per liter. Sementara D1 mengirim ke D2 dengan harga Rp 13.900/Kg, selanjutnya D2 ke pengecer sebesar Rp14.400 dan pengecer ke masyarakat sebesar Rp15.500 per kg.

Namun kenyataannya di lapangan harga minyak goreng curah di lapangan banyak yang lebih dari angka tersebut.

"Kata kuncinya kendala ngga hanya satu lini. Semua lini ada kendala, itu yang oleh pemerintah lagi dicari jalan keluar," sebut Agus.

Salah satu jalan yang sudah ditempuh ialah memberi surat peringatan pertama kepada 24 produsen karena belum patuh dalam menjalankan produksi. Surat peringatan itu dikirim dua hari lalu.

"Kalau masalah ketidakpatuhan kita harus tegas. Masalah produsen, distributor. Produsen udah saya kirim surat peringatan," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis, berdasarkan data Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), distribusi migor curah bersubsidi, termasuk wilayah timur Indonesia per 11 April, rata-rata penyaluran nasional mencapai 6.060 ton per hari. Atau sudah mengalami kenaikan pada Maret yang rata-rata 4.050 ton per hari.

Dimana dari 81 pabrik migor di Indonesia, 75 pabrik telah terdaftar dalam program migor curah bersubsidi. Sedangkan 6 pabrik lainnya tidak eligible mengikuti program karena belum beroperasi, tidak menghasilkan RBD Palm Olein/Minyak Goreng Sawit, maupun pertimbangan teknis lainnya.

"Berikutnya ada perbaikan dalam hal kepatuhan produsen migor curah untuk memenuhi target kontrak. Dari semula 17 perusahaan, kini sudah ada 20 dari 75 perusahaan yang telah memenuhi target kontrak di daerah penugasan tertentu pada periode 16-31 Maret 2022," kata Menperin  dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (13/4/2022). 

SIMIRAH juga merekapitulasi beberapa perusahaan yang belum merealisasikan penyaluran dan Menperin pun mengirimkan Surat Peringatan
kepada 24 perusahaan produsen migor yang belum menyalurkan dan belum melaporkan realisasi penyalurannya selama Maret 2022 (16-31 Maret 2022).

"Bagi 24 perusahaan yang telah menerima surat peringatan tersebut, Kemenperin mengharapkan agar segera mempercepat penyaluran migor curah bersubsidi sesuai penugasan yang telah diberikan melalui Nomor Registrasi masing- masing perusahaan," tegas Menperin.