Ada Uang Sawit Triliunan, Mentan Tagih Buat Sawit Rakyat

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengklaim, program peremajaan sawit rakyat akan lebih maksimal menjangkau petani jika Kementerian Pertanian diberi wewenang mengelola dananya sendiri.

Hal itu disampaikan menjawab desakan Komisi IV DPR agar kebijakan soal peremajaan sawit rakyat yang menggunakan dana BPDPKS dicabut.

Komisi IV menilai peremajaan sawit seharusnya adalah wewenang Kementerian Pertanian yang dinilai lebih memahami persoalan pekebun, dibandingkan Dewan Pengawas maupun Komite Pengarah BPDPKS.

"Kalau PSR (peremajaan sawit rakyat) itu uangnya di Kementan tidak seperti itu. Uangnya ada di mana, Bapak? Wibawa kita juga terbatas di situ. Dan itu dikoordinir oleh sekian banyak menteri di bawah Menko. Tolong dipahami bahwa dalam rombongan ini bukan Kementan saja," kata Mentan saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (11/4/2022).

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema mempertanyakan minimnya alokasi dana BPDPKS untuk peremajaan sawit.

"Soal BPDPKS bagaimana keberanian Mentan? Semua punya political will tapi pejabat dinilai dari keberpihakan kebijakannya, nggak sekedar orasi. Bagaimana bisa dari dana Rp140 triliun hanya Rp6 triliun untuk petani rakyat? Ini menunjukkan memang nggak punya nyali," kata Yohanis.

Apalagi, lanjut dia, dari target peremajaan 180 ha, realisasi selalu minim.

"Nggak pernah tercapai targetnya, hanya 27%," kata Yohanis.