Airlangga Ungkap Program Peremajaan Sawit Mandek, Ini Biang Keroknya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau yang dikenal replanting mandek. Saat ini progresnya masih di bawah target yang diinginkan.

Hal ini diungkapkan Airlangga usai Rapat Internal terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara terkait kebijakan sawit, Selasa (27/2/2024).

Baca: Sri Mulyani Tanggapi Makan Siang Gratis & Skenario RAPBN 2025

"Pertama tentang replanting sawit dilihat (target) realisasi 180 ribu (hektare) tercapai hanya 30%. Salah satu yang menjadi kendala ada diregulasi," ungkap Airlangga usai rapat.

Oleh karena itu Presiden Jokowi meminta agar ada regulasi yang dikaji. Hingga syarat untuk untuk melakukan peremajaan.

"Tadi diminta agar Permentan agar di kaji karena kebun rakyat tidak bisa di replanting karena diminta dua hal satu mengenai sertipikat, kedua rekomendasi dari KLHK," imbuhnya.

Foto: Pekerja memuat tandan buah segar kelapa sawit untuk diangkut dari tempat pengumpul ke pabrik CPO di Pekanbaru, provinsi Riau, Indonesia, Rabu (27/4/2022). (REUTERS/Willy Kurniawan) Pekerja memuat tandan buah segar kelapa sawit untuk diangkut dari tempat pengumpul ke pabrik CPO di Pekanbaru, provinsi Riau, Indonesia, Rabu (27/4/2022). (REUTERS/Willy Kurniawan)

Menurut Airlangga rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sulit untuk didapatkan oleh petani sawit rakyat. Hal ini yang membuat implementasinya terlambat.

"Kita tahu untuk memperoleh rekomendasi dari KLHK bukan sesuatu yang mudah, sehingga implementasinya terlambat. Kita ingin agar bagi masyarakat atau rakyat yang sudah punya sertifikat itu langsung dilakukan program replanting, karena timing-nya sedang tepat," sebutnya.

Tidak hanya itu, Airlangga juga mengungkapkan pemerintah juga akan mengusulkan kenaikan dana replanting menjadi Rp 60 juta dari Rp 30 juta. Menurutnya hal itu dilakukan supaya kelangsungan hidup petani sawit lebih terjamin.

Ketua Komite Pengarah BPDPKS ini menjelaskan dana Rp 30 juta yang diberikan tidak mencukupi untuk kehidupan petani sawit. Sehingga pihaknya mengusulkan menaikkan Rp 60 juta untuk menutupi biaya hidup yang mencapai Rp 15 juta per tahun.

Baca: Makan Siang Gratis Prabowo Rp15.000/Anak, Ini Respons Menkes!

"Oleh karena itu kalau ditingkatkan menjadi Rp 60 juta maka biaya hidup, sekitar Rp 15 juta per tahun itu bisa dicover, sehingga mereka bisa melakukan penanaman sela atau tanaman lain untuk menunjang hidup. Usulan ini masih dalam pembahasan lanjutan," terangnya.

Selain itu ia juga mau melakukan percepatan penyelesaian persoalan keberlanjutan lahan untuk pekebun rakyat, termasuk untuk pembagian wilayah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Hingga usulan pemberian beasiswa keluarga pekebun.

(emy/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Curhat Petani Sawit Minta 'Penyakit' Ini Harus Segera Diobati