Berhembus Kabar Sri Mulyani Siap Tunda Kenaikan PPN, Beneran?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kurang dari dua pekan, pajak pertambahan nilai (PPN) naik. Tarif PPN yang saat ini 10% akan menjadi 11% mulai 1 April 2022.

Kenaikan tarif PPN ini diatur dalam UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam beleid ini, aturan perpajakan lain juga diatur seperti pajak karbon.

Namun, kenaikan PPN menjelang waktunya ini masih mendapatkan respon kontra dari berbagai kalangan. Sehingga diminta untuk ditunda karena tidak tepat di kondisi ekonomi yang baru akan pulih.

Kabarnya, penundaan PPN ini bahkan disampaikan oleh pengusaha dan dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

"Menkeu dan pak Suryo (Dirjen Pajak) abis rapat karena banyak yang minta ditunda," ujar sumber CNBC Indonesia.

CNBC Indonesia pun mencoba untuk meminta penjelasan dari DJP, namun hingga berita ini diturunkan baik DJP maupun pihak Kementerian Keuangan lainnya belum ada yang merespon dan memilih untuk bungkam.

Diketahui, dengan kenaikan PPN 1% ini, maka mulai bulan depan beban masyarakat saat pembelian berbagai jenis kebutuhan akan makin mahal. Begitu juga makan di restoran yang makin mahal.

Sebab, dalam transaksi beban PPN dikenakan kepada konsumen akhir atau pembeli. Sehingga saat pembayaran dilakukan, biaya yang harus dirogoh oleh konsumen makin tinggi.

Oleh karenanya, banyak pihak terutama pengusaha yang meminta pemerintah untuk menunda kenaikan PPN ini. Sebab, saat ini Indonesia masih dalam tahap pemulihan.

Ekonom CORE Piter Abdullah bahkan menilai jika kebijakan PPN ini bisa menjadi boomerang bagi pemerintah. Bukannya ekonomi yang naik justru bisa menambah tekanan inflasi hingga daya beli masyarakat kembali turun.

"Menurut saya begitu (ditunda dulu kenaikan PPN). Paling cepat tahun depan (dinaikan). Menaikkan PPN di tengah pemulihan ekonomi sekarang ini tidak tepat. Apalagi saat ini inflasi dalam tren meningkat dan kenaikan PPN akan menambah tekanan inflasi. Ini juga bisa membuat daya beli masyarakat turun yang ujungnya pemulihan ekonomi tertahan," pungkas Piter kepada CNBC Indonesia.

Baca: Siap-siap Boncos! Sembako Ini Bakal Kena Pajak Bulan Depan

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tarif PPN Naik Saat Ramadan, Kok Tega Bener Ya?