Krisis Sawit RI Makin Parah: Orang Antre, Migor Langka

Jakarta, CNBC Indonesia - Kelangkaan minyak goreng masih terjadi. Hasil pantauan CNBC Indonesia, stok minyak goreng di salah satu gerai Alfamidi di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur kosong. Menurut salah satu staff yang bertugas, stok kosong sudah dari 5 hari lalu, dan belum diketahui kapan kedatangan stok baru.

Kondisi serupa terpantau di gerai Indomaret kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur yang kehabisan stok minyak goreng selama 2 minggu.

Sementara itu, antrean ibu-ibu rumah tangga untuk membeli minyak goreng masih terjadi, termasuk di wilayah Harmoni, Jakarta Barat. Terpantau, sekitar 15-20 orang yang didominasi ibu rumah tangga tengah mengantre minyak goreng sejak pukul 07.30 pagi, Jumat, 11 Maret 2021. Mereka terlihat sedang duduk dan berdiri di depan gerai Alfamart sambil menunggu toko ritel itu dibuka.

Kisruh minyak goreng mengundang teguran dari Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin. Wapres memperingkatkan jajaran di bawahnya melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok jelang Ramadan.

"Saya minta distribusi kelancaran diperbaiki. Supaya terjadi kecepatan dan segera terurai, dan terjadi kelancaran distribusi. Kepada Mendag, Kepala Badan Pangan Nasional soal kelancaran distribusi agar jangan jadi kendala. Kalau pasokan atau distribusi nggak lancar maka jadi masalah," kata Wapres saat memantau ketersediaan stok pangan di gudang Perum Bulog, Jumat (11/3/22).

Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi mengatakan, masih langkanya minyak goreng hingga sidak dan penggerebekan yang dilakukan pemerintah untuk memeriksa indikasi penimbunan minyak goreng mengindikasikan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) tidak efektif, bahkan tumpul.

"Sebenarnya pemerintah tidak perlu repot-repot memberlakukan HET minyak goreng. Yang kemudian disusul rentetan sidak dan operasi pasar, hingga melibatkan kepolisian. BLT sebenarnya lebih tepat sasaran, tapi saya agak heran kenapa pemerintah tidak mau mengambil langkah tersebut. Tidak perlu skema yang rumit dan pemerintah sendiri sudah berpengalaman," kata Lionel kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/3/2022).

Senada, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, kebijakan DMO dan DPO serta HET perlu dievaluasi.

"Kebijakan ini terbukti tidak efektif dan membuat kelangkaan semakin menggelisahkan. Masyarakat sangat dirugikan akibat kelangkaan ini, terlebih mereka harus antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng," kata Yeka kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/3/2022).

Sementara itu, produsen sawit di dalam negeri melaporkan adanya penurunan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) di bulan Januari 2022. Penurunan konsumsi juga terjadi, terutama untuk pangan susut sekitar 150 ribu ton dibandingkan Desember 2021.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga sebelumnya telah mengkhwatirkan potensi chaos dan kemacetan distribusi minyak goreng, pasca penetapan HET minyak goreng oleh pemerintah. Disertai kebijakan DMO untuk ekspor CPO dan produk turunannya. Alhasil, pabrik minyak goreng terpaksa tutup karena tidak mendapat pasokan bahan baku.

Pasalnya, ujar dia, kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation/ DMO) hanya bisa dilaksanakan perusahaan terintegrasi. Yakni, produsen minyak goreng yang juga eksportir dan memasok ke pasar domestik, alias perusahaan terintegrasi.

Menurut Sahat, ada 34 produsen minyak goreng tergabung di dalam GIMNI. Dimana, hanya 16 perusahaan yang terintegrasi.

"Sisanya, produsen yang pasarnya memang hanya di dalam negeri. Lalu, ada perusahaan di luar GIMNI, yang hanya eksportir minyak goreng saja. Dengan struktur industri seperti itu, kebutuhan domestik hanya bisa dipenuhi setengah, oleh perusahaan terintegrasi. Jadi, memang akan tetap berkurang yang bisa memasok. Saat ini saja ada 6 perusahaan yang berhenti produksi karena tidak bisa mendapat bahan baku," kata Sahat kepada CNBC Indonesia, Senin (28/2/2022).

Pada saat bersamaan, lanjut dia, produsen yang hanya menjual ekspor kesulitan memasok ke dalam negeri karena tidak memiliki kemampuan jalur distribusi.

Sebelumnya, saat melakukan sidak ke Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari Rabu (9/3/22), Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, tidak ada satu pedagang pun yang menjual minyak goreng sesuai aturan harga eceran tertinggi.

"Minyak goreng ada barangnya, baik curah maupun kemasan. Permasalahannya hari ini tidak ada satu pun kios yang kita datangkan ini menjual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah," katanya usai melakukan sidak berdasarkan keterangan resmi Kemendag, Rabu (9/3).

Meski begitu, Lutfi mengaku tak khawatir harga minyak goreng akan kembali naik ke depan. Selain pasokan dari pabrikan minyak sawit terus ada akibat kebijakan DMO, harga minyak sawit pun terus mengalami penurunan, kini harganya berada di angka Rp16 ribu/liter.

"Per kemarin sudah 415 juta liter hanya dalam 20 hari. Jadi barangnya melimpah. Kan kita tanya barangnya dimana? Jadi dua yang menggagalkan adalah bocor untuk Industri dengan harga nggak sesuai pemerintah, ini melawan hukum. Dan penyelundupan. Keduanya akan saya tindak sesuai hukum," ujarnya.