Dampak Perang ke RI Nyata, Sri Mulyani: Harga-harga Melonjak

Jakarta, CNBC Indonesia - Sudah tak bisa dibendung lagi, tensi panas yang memunculkan perang antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak pada harga-harga khususnya komoditas. Dampak kenaikan harga tersebut tak terkecuali juga dirasakan oleh Indonesia.

Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi suasana geopolitik yang sangat rumit. Imbas dari itu, naiknya harga-harga komoditas menjadi sangat nyata.

"Kita melihat harga komoditas Sumber Daya Alam yang diproduksi Indonesia terkena dampak dengan melonjaknya harga-harga," terang Sri Mulyani dalam peluncuran Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara), Selasa (8/3/2022).

Pilihan Redaksi PNS Bea Cukai Anak Buah Sri Mulyani Dibidik Kejagung! Kenapa? 10 Kabar Pasar: Harga Nikel Terbang 73%, Hingga Calon Bos OJK

Akibat dampak melonjaknya harga-harga komoditas itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa, pentingnya sumbangan dan kontribusi sumber daya alam khususnya mineral dan batu bara dan oleh karena itu, dari sisi penerimaan negara menjadi suatu kewajiban untuk bisa dikelola dengan transparan.

"Kita bisa menyampaikan kepada publik berapa kekayaan sumber daya alam (minerba) yang akan diterima negara dalam bentuk pajak, bea keluar dan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak seperti royalti. Ini sangat penting dan ini yang akan terus dibangun Kementerian Keuangan," ungkap Sri Mulyani.

Seperti yang diketahui, saat ini harga-harga komoditas seperti misalnya harga batu bara tengah mengalami lonjakan, harga batu baran dunia di pasar ICE Newcastle (Australia) sempat menyentuh level US$ 407,05 per ton.

Sebelum gejolak peraang terjadi, Sri Mulyani mencatat, pada tahun 2021 penerimaan negara yang berasal dari sektor mineral dan batu bara dalam bentuk pajak, bea keluar dan PNBP mencapai Rp 124,4 triliun. Hal itu adalah penerimaan tertinggi dalam lima tahun terakhir.

"Tentu kenaikan komoditas minerba memberikan kontribusi yang besar namun ini juga, namun ini juga memberikan signal bahwa pemerintah pusat dan daerah harus semakin rapi dalam berkoordinasi karena semakin tinggi harga maka ancaman terhadap tata kelola yang baik menjadi sangat tinggi," ungkap Sri Mulyani.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian dan Lembaga meluncurkan Simbara. Sri Mulyani mengatakan terdapat lima pilar penting dalam mengelola sumber daya alam. Meliputi meliputi dokumen, uang, jasa pengangkut/transportasi, orang dan barang.

Sri Mulyani mengatakan, bahwa perlu dibuat sistem yang dapat mewujudkan dokumen-dokumen dari para pelaku bisnis atau k/l untuk bisa saling terintegrasi. informasi laporan dan apa yang ada di kenyataan dari arus uang harus bisa disingkronkan.

"Transaksi dan dokumen untuk pengangkutan barang menujukkan konsistensi dari informasi dan arus uang, sehingga dapat melacak keterkaitan antar pelaku usaha dan membandingkan pemeriksaan fisik barang dengan dokumen secara akurat antar k/l tanpa menciptakan proses bisnis/kompleks bagi dunia usaha. juga antar k/l bisa compare dan ngecek akurasi dari informasi tersebut," tandas Sri Mulyani

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Booming Komoditas Usai, Ini Data Sri Mulyani