Ada Kepentingan Lain, Luhut Bongkar Soal Kendaraan Listrik

Jakarta, CNBC Indonesia - Keberadaan kendaraan listrik di Indonesia semakin banyak bisa ditemukan saat ini. Ada alasan di balik maraknya penggunaan mobil dan motor listrik tersebut, seperti diungkap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, operasional kendaraan listrik yang meningkat seiring upaya pemerintah menurunkan emisi rumah kaca pada 2060 mendatang. Dalam National Determined Contribution (NDC) Indonesia, pemerintah menargetkan penggunaan kendaraan listrik sebagai cara agar net zero emission bisa tercapai.

Selain itu, dia mengungkap alasan lain pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik. Salah satunya, karena pemerintah kini sedang berupaya mengembangkan manufaktur baterai berskala besar.

"Salah satu alasan pemerintah mendorong pemanfaatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai adalah, karena pemerintah sedang berupaya mengembangkan manufaktur baterai berskala besar yang dengan memanfaatkan sumber daya mineral yang kita miliki, dan dilarang ekspornya untuk dimanfaatkan nilai tambahnya di dalam negeri," kata Luhut dalam Energy Outlook 2022 yang diadakan CNBC Indonesia, Kamis (23/2/2022).

Luhut berkata, selain untuk kendaraan listrik, baterai juga bisa dimanfaatkan untuk efisiensi sistem tenaga listrik. Efisiensi operasional sistem tenaga listrik ini mendukung integrasi energi baru terbarukan (EBT) ke dalam jaringan tenaga listrik nasional.

"Baterai juga bisa dimanfaatkan untuk mengefisienkan pengoperasian sistem tenaga listrik dalam mendukung integrasi EBT ke dalam jaringan tenaga listrik," ujarnya.

Langkah pemerintah mengembangkan manufaktur baterai berskala besar dilakukan salah satunya melalui rencana pelarangan ekspor mineral mentah. Beberapa mineral yang hendak dilarang ekspor dalam bentuk mentah adalah bauksit, timah, tembaga, dan nikel.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ekspor mineral mentah dalam hal ini bauksit dan tembaga jumlahnya berlimpah ruah. Sebagai contoh, bijih bauksit pada 2021 ekspornya mencapai 21 juta ton, sementara tembaga mencapai 2 juta ton.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba), Irwandy Arif membeberkan bahwa pada tahun 2021 kegiatan ekspor bauksit mencapai 21 juta ton per tahun. Sementara penggunaan domestik hanya 3,6 juta ton.

"Apabila dilakukan pelarangan ekspor untuk bijih bauksit maka akan jadi penumpukan bijih sekitar 17,6 juta ton. Tapi jangan khawatir, dengan rencana smelter bauksit yang direncanakan sedang berjalan, nah kalau semua berjalan lancar tidak akan ada masalah di dalam penumpukan dari bijih bauksit ini,"kata Irwandy kepada CNBC Indonesia, Jumat (28/1).

Untuk tembaga, Irwandy menyebut jumlah ekspor mencapai 2 juta ton pada tahun 2021 dengan konsumsi dalam negeri 1,1 juta ton. Apabila larangan ekspor berlaku maka akan terjadi penumpukan 900 ribu ton tembaga di dalam negeri.

"Ke mana ini, kan ada dua rencana smelter PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Kalau ini sudah sesuai dengan pembangunan maka tidak akan ada masalah dalam penyerapannya," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan, bahwa iasiap mengambil risiko apapun meskipun keputusan untuk menyetop ekspor barang mentah mendapatkan penolakan berbagai negara. Jokowi menegaskan, bahwa perlu adanya perubahan pola pikir.

Menurutnya, untuk menjadi sebuah negara maju, Indonesia harus menjadi negara industri agar bisa mendapatkan kue ekonomi lebih besar.

"Enggak dulu cokelat, zaman rempah-rempah semuanya yang menikmati yang punya nilai tambah, yang punya industri," kata Jokowi, Selasa (25/1).

Indonesia telah menghentikan ekspor bijih nikel sejak 2020 danpengolahan dan pemurnian bahan mentah di dalam negeri pun terus meningkat. Akibatnya, nilai tambah bagi Indonesia punnaik.

Buktinya, pada 2021 eksporbesi baja mencapai US$ 20,9 miliar, meningkat dari sebelumnya US$ 1,1 miliar di tahun 2014. "Tahun 2022 ini saya kira bisa mencapai US$ 28 miliar hingga US$ 30 miliar," kata Jokowi, Kamis (27/1).

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan di 2022 akan ada penutupan keran ekspor untuk salah satu komoditas pertambangan. Bahlil belum mau menyebutkan komoditas apa yang akan dilarang untuk diekspor tahun ini, meskipun sebelumnya Jokowi memerintahkan agar ekspor bauksit disetop pada 2022.

Bahlil menyebut, bulan ini pihaknya akan mengumumkan secara resmi ke media terkait rencana itu.