Komisi IX DPR: Aturan JHT Cair Usia 56 Kurang Tepat

Jakarta, CNBC Indonesia- Anggota Komisi IX DPR-RI, Saleh Partaonan Daulay menyebutkan Permenaker No.2/2022 terkait pencairan JHT usia 56 tahun merupakan wilayah kebijakan pemerintah. Namun aturan ini cukup mengejutkan dan sangat disayangkan mengingat kondisi ekonomi sulit akibat pandemi dan jauh dari aspirasi pekerja. Sehingga DPR mengharapkan pemerintah melakukan pembicaraan lebih lanjut terkait kebijakan strategis ini dan jangan ada kesan pekerja ditinggal saat pembahasan aturan terkait pekerja.

Seperti apa pandangan DPR terkait aturan JHT? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal dan Anggota Komisi IX DPR-RI, Saleh Partaonan Daulay dalam Profit, CNBC Indonesia (Senin, 14/02/2022)