Pertalite Dikompensasi Rp 30 T, Muncul Wacana Pembatasan?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Kemenko Bidang Perekonomian mengaku di tengah menyiapkan skenario kompensasi Pertalite. Bah juga ada wacana untuk membatasi konsumsi Pertalite.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian, Montty Girianna kepada CNBC Indonesia, Rabu (2/2/2022).

"Memang pernah ada pemikiran pembatasan pemanfaatan, artinya apakah kita batasi hanya untuk kendaraan roda dua atau kendaraan pribadi. Bahkan kita pikir juga dengan skema kuota, yang punya roda dua itu hanya boleh isi 5 liter per hari," ujarnya.

Pilihan Redaksi Jangan Kaget! Kompensasi Pertalite ke Pertamina Bisa Rp 30 T Simak! Begini Skenario Kompensasi Pertalite ke Pertamina Beda Ahok dan Pemerintah Soal Kompensasi Pertalite

Kendati demikian, wacana pembatasan konsumsi Pertalite kepada masyarakat dibatalkan.

"Tapi setelah dikaji, skema pembatasan akan susah dalam pelaksanaan. Sehingga kemudian disepakati, tidak akan ada pembatasan dari pengguna Pertalite," jelas Montty.

Pemerintah pun telah menargetkan konsumsi Pertalite pada 2022 ini akan berada pada kisaran 33-34 juta kilo liter. "Angkanya sudah ada, Pertalite yang akan dipasarkan di 2022 ada sekitar 33-34 juta kilo liter."

Adapun, sampai saat ini skema kompensasi Pertalite, kata Montty masih terus dibahas dengan lintas kementerian. Baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM.

Lewat pertemuan intensif itu, beberapa skenario pun disiapkan.

Montty mencontohkan, misalnya kompensasi diberikan dengan jumlah Premium yang menjadi komponen Pertalite. Atau kompensasi diberikan terhadap selisih harga Pertalite, harga keekonomian dengan harga jual eceran.

Kendati demikian, pemerintah memastikan bahwa dengan adanya kompensasi Pertalite kepada Pertamina, masyarakat tetap bisa membeli Pertalite dengan harga yang terjangkau.

"Angka-angkanya (besaran kompensasi) tentu harus kroscek dengan Kemenkeu, tapi intinya pemerintah sepakat memberikan kepastian bahwa itu akan diberikan pemerintah, dan tidak melebihi di tahun-tahun sebelumnya. Tidak akan jauh lebih dari itu, mungkin Rp 25 triliun hingga Rp 30 triliun," jelas Montty.

"Angka-angka itu masih off the record, masih harus dihitung, diteliti. Kalau saya sampaikan nanti akan menimbulkan ketidakpastian," kata Montty melanjutkan.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Konsumsi Pertalite Naik 30%, Wacana Subsidi Jalan Terus