UU Ibu Kota Negara Digugat ke MK, Begini Reaksi Bos Bappenas

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa angkat suara perihal langkah Poros Nasional Kedaulatan Negara (PPKN) mendaftarkan permohonan uji formil UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Suharso mengaku siap menghadapi permohonan tersebut.

"Mengenai JR (judicial review) di MK, saya kira ya kami tentu akan mempelajarinya apa yang diketengahkan, dikemukakan di sana, cacat formil, cacat materiil, nanti kita periksa," ujarnya dalam keterangan pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (2/2/2022).

Baca: Ramai Pensiunan Jenderal Hingga Aktivis Gugat UU IKN ke MK

Lebih lanjut, Suharso mengaku belum membaca petitum yang diajukan. Petitum adalah hal yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan.

Seperti diketahui, PPKN mendaftarkan permohonan uji formil UU IKN ke MK. Mereka terdiri dari purnawirawan jenderal TNI hingga aktivis.

Salah satu kuasa pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, kepada wartawan, Rabu (2/2/2022), mengatakan sudah 25 nama orang mendaftarkan diri sebagai pemohon uji formil UU IKN itu. Mereka adalah:

1. Dr. Abdullah Hehamahua
2. Dr. Marwan Batubara
3. Dr. H. Muhyiddin Junaidi
4. Letjen TNI. Mar (Purn) Suharto
5. Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat
6. Mayjen TNI. (Purn) Soenarko
7. Taufik Bahaudin, SE. (Alumni UI)
8. Dr. Syamsul Balda, S.E. M.M., M.BA.
9. Habib Muhsin Al Attas
10. Agus Muhammad Maksum (Jatim)
11. Drs. H. M. Mursalim R
12. Ir. Irwansyah (Alumni UI)
13. Agung Mozin
14. Afandi Ismail (HMI MPO)
15. Gigih Guntoro
16. Rizal Fadillah (Jabar)
17. Narliswandi Piliang
18. Neno Warisman
19. DR. Ir. H Memet Hakim (Jabar)
20. Memet A Hakim, SH (Jabar)
21. Ir. Syafril Sofyan (Jabar)
22. H. Memet Hamdan, SH MSc (Jabar)
23. Prof. Dr. Daniel M Rosyid (Jatim)
24. Dr. Masri Sitanggang (Sumut)
25. Khairul Munadi SH (Sumut)

"Kami mengundang partisipasi Bapak/Ibu/Rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di PNKN menjadi anggota Para Pemohon Uji Materil UU IKN," kata Viktor seperti dikutip detik.com, Rabu (2/2/2022).

Kepada CNBC Indonesia, Narliswandi Piliang atau yang akrab disapa Iwan Piliang mengonfirmasi turut serta dalam PPKN dalam menggugat UU IKN.

"Saya ikut gugat karena saya coba baca, ikuti persidangan di DPR, juga data lingkungan dan historical value, UU IKN bertentangan dengan UUD 1945," ujar Iwan.

*UPDATED/RALAT : Artikel sudah mengalami ralat dengan menghapus GMNI dari daftar di atas. Redaksi mengakui ada kesalahan dalam pencatutan nama. Redaksi memohon maaf atas kekeliruan yang terjadi khususnya kepada GMNI.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article UU IKN Disebut Buru - Buru? Ini Penjelasannya