PLN Batubara Dibubarkan & BLU Dibentuk, Pakar: Gak Nyambung!
Foto: Infografis/ China Sampai Malaysia Masih 'Kecanduan' Batu Bara RI, Ini Buktinya!/Aristya Rahadian
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejak isu kritisnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri merebak, pemerintah pun memerintahkan untuk membubarkan anak usaha PT PLN (Persero) di bidang perdagangan atau trading batu bara, PT PLN Batubara.
Perintah pembubaran ini berawal dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut beralasan, pembubaran ini dilakukan agar PLN tak lagi berkontrak dengan trader batu bara, melainkan langsung dengan pemasok batu bara, sehingga pasokan batu bara menjadi lebih terjamin.
"Enggak ada [lagi lewat PLN Batu Bara]. PLN Batu Bara kita minta dibubarin," tegas Luhut, Senin (10/1/2022).
Selanjutnya, perintah ini pun ditindaklanjuti oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang akhirnya juga berencana untuk meleburkan atau menghapuskan anak usaha PLN ini.
Selain membubarkan PLN Batubara, pemerintah juga berencana untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) batu bara untuk memungut iuran batu bara dari para pengusaha guna menutupi selisih antara harga pasar batu bara untuk PLN dan harga patokan DMO US$ 70 per ton.
Seperti diketahui, Kemenko Marves juga mengusulkan harga DMO batu bara untuk pembangkit listrik dilepas sesuai harga pasar, tak lagi dipatok maksimal US$ 70 per ton seperti ketentuan saat ini. Namun sebagai imbalannya, pengusaha batu bara juga akan dipungut iuran untuk menutupi selisih harga pasar batu bara dengan harga patokan US$ 70 per ton melalui BLU tersebut.
Kedua hal tersebut, baik pembubaran PLN Batubara dan pembentukan BLU dinilai pakar hukum tidak saling berkaitan. Antara penyebab dan solusi yang ditawarkan pemerintah dinilai tidak sesuai.
Pakar Hukum dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menilai pembubaran PT PLN Batubara untuk mengatasi krisis batu bara merupakan langkah yang keliru. Hal ini diungkapkannya dalam Diskusi Media Krisis Batu Bara Dalam Negeri, Quo Vadis Tata Kelola Batu Bara, Rabu (26/1/2022).
"Tiba-tiba ada wacana bubarkan PLN Batubara, bentuk BLU. Menurut saya, ini yang sakit kepala, tapi obatnya sakit perut. Nggak nyambung," jelas Redi yang juga Ketua Umum IKA Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Kementerian BUMN memberikan dua opsi terhadap PLN Batubara, yakni memasukkan PLN Batubara ke dalam Sub Holding PLN atau menghentikan perusahaan secara permanen.
Redi menjelaskan, PLN Batubara hanya memanfaatkan sebanyak 20% dari stok batu bara PLN. Selebihnya, digunakan PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).
"Saya kita pembubaran PLN Batubara tanpa melalui audit keuangan, audit manajemen, audit operasional itu tidak tepat, tiba-tiba ujug-ujug dibubarkan. Jadi sakit kepala, tapi yang diobati perut," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior Faisal Basri menyebutkan, PLN Batubara selaku trader bertugas untuk menentukan jenis batu bara yang akan digunakan oleh PLN. Artinya, menentukan jenis batu bara yang akan digunakan bukan bagian dari tugas PLN, melainkan tugas PLN Batubara selaku trader.
"Kalau tidak salah ada 200 (jenis) batu bara yang cocok untuk PLN. Tapi PLN butuh cuma 100. Oleh karena itu, PLN butuh trader. Fungsi trader ada di mana-mana," katanya.
Menurutnya, tak hanya bagi PLN, banyak perusahaan minyak dan gas memerlukan trader. Hal ini karena trader bertugas mencari batu bara dan menjual ke perusahaan-perusahaan yang memerlukan bahan bakar tersebut. Jadi, kata dia, PLN Batubara bukan hanya menjual ke PLN, tetapi dapat juga menjual ke luar negeri.
"Perusahaan migas juga punya trader karena tugas trader mencari batu bara dan menjualnya ke mana pun," ucapnya.
[Gambas:Video CNBC]
Tak Setuju! Skema BLU Batu Bara 'Korbankan' Keuangan PLN
(wia)
