PLN di Tengah Transformasi & 'Bandul Berat' Yang Akan Dipikul

Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) sedang menjadi sorotan. Pasca krisisnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik miliknya. Akibat itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) punya ide untuk melakukan transformasi besar-besaran di tubuh perusahaan setrum pelat merah tersebut.

Pemerintah punya wacana dalam waktu dekat ini akan membentuk PLN sebagai holding yang hanya akan mengurus transmisi listrik dan sementara sub holdingnya adalah berisi sejumlah pembangkit-pembangkit listrik miliknya. PLN juga diminta untuk berbisnis di luar kelistrikan seperti kabel dan fiber optic-nya serta pengembangan WiFi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan jasa dan produk layanan yang berbeda.

Wakil Menteri BUMN I, Pahala Mansury menargetkan, pembahasan mengenai pembentukan holding dan sub holding PLN itu bisa diselesaikan pada April 2022. Saat ini, pihaknya bersama dengan kementerian/lembaga lain tengah melakukan kajian mendalam untuk pembentukan holding dan sub holding tersebut.

"Bagaimana dengan komposisi ini dilakukan dan bisa diselesaikan Triwulan II-2022 atau selambat-lambatnya di bulan April tahun ini," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Senin (24/1/2022).

Sejatinya transformasi di tubuh PLN ini bukan barang baru atau dadakan. Terjadinya krisis batu bara pada awal Januari 2022 ini merupakan 'gong' atas perombakan besar-besaran di tubuh PLN tersebut.

Akan tetapi, krisis batu bara di PLN beberapa waktu yang lalu itu juga menjadi momentum pemerintah dalam menarik wacana baru atas suplai batu bara ke dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Saat ini suplai batu bara dalam negeri sesuai dengan ketentuan adalah 25% dengan patokan harga US$ 70 per ton.

Pemerintah saat ini sedang membahas skema baru dalam pembelian batu bara dalam negeri yakni melalui kema Badan Layanan Umum (BLU) untuk pungutan batu bara.

Dalam skema BLU itu, kelak PT PLN (Persero) akan mengikat kontrak dengan beberapa perusahana batu bara yang memiliki spesifikasi batubara sesuai dengan kebutuhan PLN. Nilai harga kontrak akan disesuaikan per tiga atau enam bulan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Kemudian, PLN membeli batubara sesuai harga pasar saat ini. Yang mana PLN akan menerima subsidi dari BLU untuk menutup selisih antara harga pasar dengan harga berdasarkan acuan US$ 70 per ton.

Lalu, selisih antara harga yang diberikan PLN dan harga market batu bara akan diberikan oleh BLU melalui iuran yang diterima dari perusahan batu bara. Besaran iuran akan disesuaikan secara periodik berdasarkan selisih antara harga pasar yang dibeli PLN dan US$ 70 per ton.

Skema BLU batu bara dengan melepas harga batu bara ke pasar, dinilai akan menjadi 'bandul berat' bagi PLN. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai, ketika harga batu bara dilepas ke mekanisme pasar, maka PLN akan menomboki pembelian batu bara tersebut, sehingga akan sangat mempengaruhi cash flow PLN.

"Walaupun ada skema yang mengatakan PLN nanti bisa membayar ke supplier setelah nanti mendapatkan dana dari BLU, tapi lagi-lagi dari kertas dan di lapangan akan berbeda. Ini akan bahaya ketika PLN belum dapat dana dari BLU dan belum dapat pasokan batu bara, nanti terjadi missmatch karena persoalan pebayaran," terang Abra kepada CNBC Indonesia.

Dengan problem itu, kata Abra, ini akan berpotensi mengganggu operasional PLN khususnya berkenaan dengan skema pencairan dana. "Jangan sampai PLN menghadapi piutang dan ketidakjelasan pencairan dana," ungkap Abra.