Bangun IKN RI Butuh Rp466 T, Pemerintah Bakal Terlilit Utang?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp 466 triliun, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun keterlibatan swasta.

"Aspek pendaannya akan dilihat apa yang menjadi triger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum pembangunan selanjutnya dan untuk menciptakan jangkar bagi pembangunan IKN dan pemindahannya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung DPR.

Pemerintah segera menyiapkan rencana induk yang akan tertuang dalam Peraturan Presiden. Dalam rencana induk tersebut juga akan dilihat akses untuk menuju IKN. Kemudian identifikasi wilayah dan kawasan pemerintahan dan kawasan inti pemerintahan. APBN, kata Sri Mulyani akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar.

"Belanja pembangunan seperti komplek pemerintahan, kemudian infrastruktur dasar, seperti bendungan, listrik dan telekomunikasi. Sebagian dalam bentuk KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Itu pasti akan butuh dukungan APBN , apakah dalam bentuk Project Development Fund, Viability Gap Fund atau bentuk dukungan lainnya," paparnya.

Pada tahapan awal ini pemerintah juga akan mengeluarkan banyak dana untuk belanja barang. Sementara itu untuk tahapan setelah 2025, ada tambahan implikasi yang akan terasa pada belanja pegawai.

"Jangka menegah maka ada tambahan tunjangan akibat konsekuensi pemindahan itu. Karena konsep ini new way of living dan working," ujarnya.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pembangunan IKN tidak akan mengganggu penanganan covid-19 yang kini masih menjadi prioritas. Selanjutnya pemerintah perlu menambah alokasi pada pemilihan umum (pemilu) yang jatuh di 2024.

Di sisi lain, tahun depan defisit anggaran harus kembali pada level 3% terhadap Produk Domestik Bruto. "Artinya 2022-2024, penanganan covid, pemulihan ekonomi dan IKN ada di dalam APBN yang akan didesain dan pada saat yang sama defisit 3% mulai 2023 semuanya tetap terjaga," pungkasnya.

Baca: Jangan Sampai Ibu Kota Baru Jadi 'Ghost Town' Bak Hambalang!

Sri Mulyani Indrawati berencana menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan IKN Nusantara. Rencana tersebut bisa masuk dalam pos pemulihan ekonomi yang nilainya mencapai Rp 178 triliun.

Akan tetapi rencana ini diprotes oleh DPR RI. Sebab, dinilai tidak sesuai dengan tugas dana PEN yang tertuang dalam UU nomor 2 tahun 2020.

Sri Mulyani akan kembali melihat landasan hukum penggunaan dana tersebut. Bila tidak mungkin, maka bisa mengambil opsi lain.

"Kita bisa saja nanti melihat dari sisi landasan hukum yang dianggap harusnya konsisten, saya juga tidak ada masalah. Pos yang lain juga bisa dilakukan (untuk bangun IKN)," ujarnya dalam rapat kerja komisi XI, Rabu (19/1/2022).

Lanjutnya, salah satu anggaran yang akan digunakan untuk pembagunan infrastruktur dasar IKN adalah dari Kementerian PUPR. Dimana untuk tahun ini anggaran yang diperoleh Kementerian PUPR sekitar Rp 110 triliun.

Dari total anggaran 2022 tersebut bisa digunakan PUPR untuk membangun akses jalan utama ke IKN. Sehingga jikapun PEN tidak bisa digunakan, masih bisa.

"Di kementerian PUPR tentu dia bisa menggunakan pos yang ada. Total alokasi PUPR sekitar Rp 110 triliun. Disitu pun dia bisa melakukan realokasi di dalam itu, sehingga kalaupun PEN tidak boleh dihubungkan ke IKN ya nggak apa-apa juga. Nanti kita akan menggunakan pos yang ada di Menteri PUPR," jelasnya.

Sebab, Kementerian PUPR memang bertugas untuk melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Terutama jalan, pelabuhan hingga waduk di seluruh Indonesia.

"Misalnya kalau kemarin PUPR menyampaikan akan membuat jalan itu kalau memang mereka bisa eksekusi 2022 ya kita lakukaan," pungkasnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dana Bangun Ibu Kota Baru Rp 466 T, Dari APBN Lagi?