DPR Cecar Basuki Soal IKN, Sebut-sebut Nama Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mendapat cukup banyak kritikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat dirinya hadir di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada Rabu (12/2/2025) kemarin.

Rapat ini yang harusnya berlangsung hingga sekitar pukul 16:30 WIB, justru harus berakhir sekitar satu jam kemudian. Adapun 'Pak Bas' panggilan Basuki pun harus mengakhiri rapat tersebut sekitar pukul 16:30 WIB karena beliau akan terbang ke IKN untuk persiapan pertemuan investor hari ini.

Baca: Proyek IKN Lanjut! Ini Daftar Pembangunan Tahap II

Meski cukup panas, tetapi kritikan bukan menyasar ke efisiensi anggaran, melainkan efektivitas pembangunan IKN. Giri Ramanda Kiemas dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan bahwa pembangunan IKN apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Bahkan dirinya mencontohkan beberapa negara gagal memindahkan ibu kotanya.

"Sepengetahuan kami itu kita bangun secara bertahap. Kenapa bertahap, karena pengalaman di banyak negara menunjukkan tidak semua proyek Pemindahan Ibu Kota itu bisa berhasil, dan yang berhasil biasanya tidak dibangun dalam waktu singkat," ujar giri dalam RDP Komisi II DPR RI Rabu (13/2/2025).

"Mungkin Brasilia di Brasil ya yang berhasil, selebihnya kan perlu waktu cukup lama, yang namanya Canberra itu butuh 14 tahun Pak baru parlemennya berkantor disana pindah dari Melbourne, yang gagal banyak banget, paling dekat dengan kita yaitu Myanmar kalau tidak salah Itu hancur karena pemerintahnya terlalu bernafsu," tambah Giri.

Baca: Proyek Lanjut! Basuki: Semua Pegawai Berkantor di IKN Maret 2025

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari fraksi Golongan Karya (Golkar), Taufan Pawe menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah berjalan. Taufan mencurigai pembangunan IKN hanya proyek ambisi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kekhawatiran saya itu karena presiden sebelumnya Pak Jokowi saya anggap cukup brilian dalam berpikir cuma alur berpikirnya itu saya khawatir itu sebatas keinginan bukan kebutuhan," ujar Taufan dalam rapat tersebut.

Taufan menilai, pembangunan IKN yang ditargetkan selesai pada tahun 2028 ini justru hanya menjadi beban bagi Presiden Prabowo.

"Di sinilah saya melihat bahwa ada situasi dan keadaan dalam tanda kutip menjadi beban bapak presiden Jokowi dan juga sekaligus sangat menjadi beban bagi pak Prabowo," kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf mengatakan bahwa bagaimana mendatangkan masyarakat ke IKN dan mempertanyakan apakah masyarakat yang ke IKN benar-benar menetap atau justru hanya sekedar berwisata. Dede juga menanyakan strategi pemerintah dalam pembangunan bertahap IKN.

"Seberapa pun alokasi anggaran yang ada, yang paling penting adalah bagaimana mendatangkan masyarakat kesana, Pak Basuki sudah mengatakan kurang lebih sekitar 60 ribu orang sebulan, tapi benar apakah datang kesana memang bekerja dan menetap atau hanya sekadar berwisata saja," kata Dede.

Baca: Anggaran IKN Diblokir, Taipan RI Buka Suara Soal Nasib Investasinya

Menanggapi pertanyaan Dede, Basuki pun menjawab bahwa perpindahan kementerian akan dilakukan secara bertahap.

"Ya betul Bapak jadi kami dikoordinir oleh Kementerian PAN dan RB membuat skenario dengan perencanaan, Kementerian mana saja yang urgent perlu dipindahkan, Itu pun tidak semua, depdagri mana saja yang perlu dipindahkan, Dirjen mana saja yang perlu dipindahkan jadi sedang di petani, jadi benar pemindahan secara bertahap dari ASN kita," balas Basuki.

(chd/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Pangkas Anggaran Rp306 T, Termasuk Buat Proyek IKN