Jangan Sampai Ibu Kota Baru Jadi 'Ghost Town' Bak Hambalang!

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
19 January 2022 19:40
Suasana proyek Proyek Wisma Atlet di Bukit Hambalang, Kab.Bogor Jawa Barat, Rabu (31/7/2019). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Meski sudah dibuat Undang-Undangnya, Pembangunan ibu kota negara (IKN) baru bisa berpotensi mangkrak karena persoalan dana yang besar sampai ratusan triliun rupiah. Tentu hal ini jangan sampai terjadi, sehingga menambah jejeran proyek mangkrak seperti yang terjadi pada Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, tidak menampik potensi mangkrak mega proyek ini relatif tinggi, terutama dari persoalan anggaran.

"Ini banyak sekali yang harus dipersiapkan, paling tidak itu pembangunan fisiknya mulai dari 2025 - 2035 membutuhkan waktu 10 tahun. Itu saja sudah dua kali periode presiden," kata Trubus, kepada CNBC Indonesia, Rabu (19/1/2022).


Suasana proyek Proyek Wisma Atlet di Bukit Hambalang, Kab.Bogor Jawa Barat, Rabu (31/7/2019). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)Foto: Suasana proyek Proyek Wisma Atlet di Bukit Hambalang, Kab.Bogor Jawa Barat, Rabu (31/7/2019). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Suasana proyek Proyek Wisma Atlet di Bukit Hambalang, Kab.Bogor Jawa Barat, Rabu (31/7/2019). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Seperti yang dilihat Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (EPN) untuk pembangunan IKN Nusantara terutama untuk infrastruktur dasar, meski rencana ini diprotes DPR RI.

Sementara pos lain yang akan digunakan adalah untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Seperti untuk membangun akses jalan utama.

Opsi lainnya juga menggunakan dana swasta atau melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Untuk diketahui pembangunan IKN membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun berdasarkan dokumen RPJMN 2020 - 2024. Dalam dokumen itu rencana porsi pembangunan dari APBN sekitar 19% dan sisanya 81% dilakukan bersama investor swasta.

"Jangan sampai yang tadinya tidak mau membebani APBN nanti seperti proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung malah pakai APBN yang tadinya B2B," tuturnya.

Sebelumnya beberapa negara sahabat juga menyatakan tertarik masuk pembangunan IKN Nusantara salah satunya Arab Saudi. Namun menurut Trubus langkah ini juga dinilai berat karena negara banyak negara yang masih berkutat dalam penanganan Covid - 19.

"Saya rasa ini berat negara lain juga masih membenahi krisis dampak Covid - 19, mereka ekonominya juga sedang digenjot. Investor juga harus mikir lagi," jelasnya.

Selain itu potensi mangkrak lainnya bisa karena Undang-Undang itu juga masih bisa digugat kembali di Mahkamah Konstitusi.

"Undang-Undang itu masih bisa digugat lagi di MK, seperti UU Ciptakerja kan, potensi gugatan juga dari partisipasi publik," katanya.

Sebelumnya beberapa proyek infrastruktur mangkrak juga banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah proyek Hambalang. Meski ada wacana pemerintahan Joko Widodo mau membangkitkan lagi mega proyek wisma atlet ini namun masih belum terlihat realisasinya.

 


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Ibu Kota akan Pindah, Nasib Gedung Pemerintah di DKI Gimana?


(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading