Bangun IKN RI Butuh Rp466 T, Pemerintah Bakal Terlilit Utang?

Sri Mulyani Indrawati berencana menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan IKN Nusantara. Rencana tersebut bisa masuk dalam pos pemulihan ekonomi yang nilainya mencapai Rp 178 triliun.

Akan tetapi rencana ini diprotes oleh DPR RI. Sebab, dinilai tidak sesuai dengan tugas dana PEN yang tertuang dalam UU nomor 2 tahun 2020.

Sri Mulyani akan kembali melihat landasan hukum penggunaan dana tersebut. Bila tidak mungkin, maka bisa mengambil opsi lain.

"Kita bisa saja nanti melihat dari sisi landasan hukum yang dianggap harusnya konsisten, saya juga tidak ada masalah. Pos yang lain juga bisa dilakukan (untuk bangun IKN)," ujarnya dalam rapat kerja komisi XI, Rabu (19/1/2022).

Lanjutnya, salah satu anggaran yang akan digunakan untuk pembagunan infrastruktur dasar IKN adalah dari Kementerian PUPR. Dimana untuk tahun ini anggaran yang diperoleh Kementerian PUPR sekitar Rp 110 triliun.

Dari total anggaran 2022 tersebut bisa digunakan PUPR untuk membangun akses jalan utama ke IKN. Sehingga jikapun PEN tidak bisa digunakan, masih bisa.

"Di kementerian PUPR tentu dia bisa menggunakan pos yang ada. Total alokasi PUPR sekitar Rp 110 triliun. Disitu pun dia bisa melakukan realokasi di dalam itu, sehingga kalaupun PEN tidak boleh dihubungkan ke IKN ya nggak apa-apa juga. Nanti kita akan menggunakan pos yang ada di Menteri PUPR," jelasnya.

Sebab, Kementerian PUPR memang bertugas untuk melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Terutama jalan, pelabuhan hingga waduk di seluruh Indonesia.

"Misalnya kalau kemarin PUPR menyampaikan akan membuat jalan itu kalau memang mereka bisa eksekusi 2022 ya kita lakukaan," pungkasnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All