Anies Berulah Revisi UMP, Pengusaha Jengkel!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi merevisi upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1% dari sebelumnya hanya 0,85%. Alasan Anies dari revisi ini berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menolak anggapan tersebut dan menilai kenaikan upah seperti tidak ada artinya bagi buruh, karena nilai kenaikan barang juga bakal meningkat.

"Kalau upah naik, variabel mana yang akan naik juga, dalam industri ini tidak hanya upah yang jadi variabel kenaikan. Begitu upah naik, variabel akan naik, biaya produksi naik, BPJS naik, ekspedisi logistik naik segala macem naik," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (27/12/21).

Kenaikan berbagai biaya itu diklaim bakal juga berdampak pada aspek lain, dalam hal ini, harga akhir bakal menjadi beban konsumen.

"Ujung-ujungnya harga naik, kalau harga naik, daya beli masyarakat mampu nggak? Kurang juga kan, artinya analisis Bappenas kalo upah naik daya beli masyarakat naik itu belum tentu juga," sebut Nurjaman.

Sebelumnya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai keputusan Pemprov DKI Jakarta yang merevisi nilai UMP bakal berdampak positif. Suharso beralasan kenaikan upah dapat mendorong masyarakat, khususnya rumah tangga untuk meningkatkan konsumsinya. Apabila konsumsi naik, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Itu artinya memberikan bantalan pertumbuhan konsumsi setidak-tidaknya 5,2 persen. Jadi kalau 56 persen saja dari GDP kita itu adalah konsumsi kenaikan itu saja 2,3 persen sudah ada di tangan," ucap Suharso dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (22/12).