Akankah Jokowi Jadi Presiden Pertama RI Berani Hapus Premium?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kembali merencanakan akan menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin Premium (RON 88) pada 2022 mendatang. Namun, kebijakan ini masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, rencana kebijakan penghapusan bensin Premium ini masih menunggu disahkannya Peraturan Presiden (Perpres).

"Premium tahun depan sudah tidak ada. Tunggu Perpres keluar," ungkap sumber CNBC Indonesia, dikutip Senin (20/12/2021).

Yang menjadi pertanyaan adalah akankah Presiden Jokowi berani mengambil keputusan ini? Bila ini terjadi, maka Presiden Jokowi akan tercatat sebagai Presiden pertama RI yang berani menghapuskan BBM Premium di Indonesia.

Sementara era pemerintahan sebelumnya hanya mentok pada pengurangan subsidi BBM, dan menaikkan harga BBM Premium di masyarakat. Seperti kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana pada pada Mei 2008 mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM, termasuk bensin Premium, Solar, dan minyak tanah bersubsidi.

Saat awal menjabat sebagai Presiden pada 2014 lalu, Presiden Jokowi sudah membuat kebijakan signifikan dengan menghilangkan subsidi Premium mulai 1 Januari 2015. Namun sayangnya, kebijakan ini tak konsisten, karena pada akhirnya pemerintah tetap mengintervensi harga Premium, dan tidak membiarkannya berfluktuasi seperti layaknya produk BBM non subsidi.

Dengan alasan menjaga daya beli masyarakat, akhirnya pemerintah ikut campur menetapkan harga Premium dan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk menyalurkan BBM Premium ini. Alhasil, pemerintah masih menomboki selisih harga keekonomian dan harga jual Premium kepada Pertamina setiap tahunnya.

Padahal, Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau dikenal dengan nama Tim Anti Mafia Migas yang sengaja dibentuk pada era Menteri ESDM Sudirman Said sudah merekomendasikan agar bensin Premium ini dihapus paling telat 2017, dua tahun setelah rekomendasi ini dikeluarkan.

Namun sayangnya, hingga kini Presiden Jokowi juga tak bergeming, tak juga menghapus bensin Premium di pasaran.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi mengatakan, rekomendasi penghapusan bensin Premium itu bukan tanpa alasan. Dia menyebut, rekomendasi ini dibuat karena bensin Premium ini rawan dengan mafia migas. Pasalnya, di pasar internasional kini tidak ada lagi acuan harga Premium, melainkan harga Pertamax atau bensin RON 92 ke atas.

"Alasan rekomendasi penghapusan Premium karena pengadaannya rawan mafia migas, pemburu rente. Apalagi di pasar internasional kini tidak ada lagi acuan harga Premium, melainkan hanya harga preferensi untuk Pertamax atau RON 92 ke atas," paparnya.