Heboh 'Kiamat' Bensin Premium di 2022, Tunggu Restu Jokowi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kembali merencanakan penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin RON 88 atau dikenal dengan merek Premium pada 2022 mendatang.

Menurut informasi yang diterima CNBC Indonesia, pengumuman resmi penghapusan bensin Premium ini tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) baru terkait hal ini.

"Premium tahun depan sudah tidak ada. Tunggu Perpres keluar," ungkap sumber CNBC Indonesia, dikutip Senin (20/12/2021).

Sementara itu, saat dikonfirmasikan kepada PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha yang diberikan penugasan menyalurkan bensin Premium, perseroan menuturkan menyerahkan sepenuhnya keputusan rencana penghapusan bensin Premium ini kepada pemerintah karena ini merupakan kewenangan pemerintah.

"Ini kewenangannya ada di pemerintah," ungkap Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Subhodling Commercial & Trading Pertamina, Irto Ginting kepada CNBC Indonesia.

Isu penghapusan bensin Premium ini memang bukan kali pertama mencuat, sejak beberapa tahun lalu pemerintah juga memang tengah mewacanakan menghapuskan bensin Premium ini, namun hingga kini belum terealisasi.

Pada Agustus lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga mengakui bahwa bensin Premium mulai dikurangi dan dihapus pelan-pelan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Masyarakat pun didorong untuk mengkonsumsi BBM dengan RON yang lebih tinggi guna menekan emisi gas rumah kaca.

Menurutnya, banyak negara sudah meninggalkan Premium, dan hanya tersisa empat negara yang masih mengkonsumsi Premium, salah satunya Indonesia.

"Outlet penjualan Premium dikurangi pelan-pelan, terutama saat pandemi, crude jatuh, substitusi dengan Pertalite, tujuannya perbaiki kualitas BBM dan kurangi emisi gas rumah kaca karena kita masih masuk empat negara yang gunakan Premium," ungkap Arifin dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (26/08/2021).

Dia mengatakan, ke depan Indonesia harus beralih menuju energi bersih karena Indonesia bahkan sudah tertinggal dari Vietnam yang sudah menggunakan BBM berstandar Euro 4 dan akan masuk ke standar Euro 5, sementara Indonesia masih berstandar Euro 2.

Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), penyerapan bensin Premium selama Januari hingga November 2021 sebesar 3,41 juta kilo liter (kl) atau hanya sekitar 34,15% dari kuota Premium pada tahun ini sebesar 10 juta kl.

Adapun proyeksi sampai akhir tahun diperkirakan hanya bertambah sekitar 248 kl. Dengan demikian proyeksi konsumsi bensin Premium oleh masyarakat sepanjang tahun ini juga diproyeksi hanya sekitar 34,15% dari kuota 10 juta kl tahun ini.

Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2020 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terlihat penyerapan BBM RON 88 atau Premium sejak 2015 oleh masyarakat terus menurun dibandingkan 2014 dan tahun-tahun sebelumnya.

Berikut data penyerapan BBM Premium per tahun:

2014: 29.707.002 kilo liter (kl).
2015: 28.107.022 kl.
2016: 21.679.698 kl.
2017: 12.492.553 kl.
2018: 10.754.461 kl.
2019: 11.685.293 kl.
2020: 8.640.647 kl.
2021: 3.415.440 kl (estimasi sampai akhir Desember 2021).

Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi menilai bahwa rendahnya realisasi penyerapan bensin Premium ini bisa menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk benar-benar menghapus bensin Premium di pasaran.

Fahmy menilai, ketika konsumsi bensin Premium ini juga sudah rendah, maka resistensi dari masyarakat untuk menentang penghapusan bensin Premium ini juga menjadi rendah atau hampir tidak ada.

"Ini momentum yang tepat untuk menghapus BBM Premium. Ketika konsumennya juga tinggal sedikit, dan biaya pengadaan juga mahal, maka waktu yang tepat untuk menghapus Premium," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Senin (20/12/2021).

Terlebih, lanjutnya, banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di beberapa daerah kini sudah tak lagi menjual bensin Premium. Masyarakat pun kini menurutnya juga sudah banyak beralih ke bensin yang lebih ramah lingkungan dan dengan nilai oktan tinggi (RON 90) yakni Pertalite.

"Banyak daerah yang juga tak lagi jual Premium dan sebagian besar masyarakat juga telah bermigrasi ke Pertalite, jadi konsumen Premium juga sudah tinggal sedikit, sehingga ini saat yang tepat hapus Premium," tuturnya.

Dia pun mengatakan, rekomendasi penghapusan Premium ini sebenarnya sudah dilontarkan sejak 2015 yang merupakan rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas alias Tim Anti Mafia Migas yang dibentuk pada era Menteri ESDM Sudirman Said.

Dia menyebut, Tim Anti Mafia Migas ini telah merekomendasikan agar pemerintah menghapus bensin Premium paling lambat dua tahun setelah rekomendasi dikeluarkan atau paling lambat di 2017. Namun sayangany sampai saat ini pemerintah juga tak kunjung melaksanakannya.

"Alasan rekomendasi penghapusan Premium karena pengadaannya rawan mafia migas, pemburu rente. Apalagi di pasar internasional kini tidak ada lagi acuan harga Premium, melainkan hanya harga preferensi untuk Pertamax atau RON 92 ke atas," paparnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor bensin dengan nilai oktan di bawah 90 atau Premium selama Januari-November 2021 tercatat sebesar 5,19 juta ton atau turun 21,57% dibandingkan periode yang sama pada 2020 yang tercatat mencapai 6,62 juta ton.

Sementara untuk impor Premium pada November 2021 tercatat sebesar 379,76 ribu ton atau turun 41,37% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020.

Namun dari sisi nilai, karena dipicu kenaikan harga minyak, nilai impor bensin Premium pada Januari-November 2021 ini tercatat mencapai US$ 3,33 miliar atau naik 28,78% dibandingkan periode yang sama 2020 yang sebesar US$ 2,58 miliar.

Sementara untuk nilai impor pada November 2021 tercatat sebesar US$ 310,25 juta atau naik 25,14% dibandingkan periode yang sama 2020.

Penurunan volume impor bensin Premium ini memang terlihat dari konsumsi bensin Premium di masyarakat yang semakin rendah.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pertamina Buka Suara soal Bensin Premium Mulai Ditinggalkan