Dunia Terancam Perubahan Iklim, RI Siapkan Pajak Karbon

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengungkapkan ancaman begitu nyata yang akan dihadapi Indonesia dan dunia. Bukan karena Covid-19 melainkan akibat perubahan iklim.

Kali ini, Sri Mulyani berbicara dalam peluncuran Indonesia Economic Prospects oleh Bank Dunia yang dilakukan secara virtual, Kamis (16/12/2021).

"Komitmen Indonesia untuk perubahan iklim sangat besar. Ini bahkan menjadi pembahasan nanti dalam Presidensi G20 yang dilaksanakan di Indonesia. Indonesia memainkan peran sebagai anggota global aktif dan akan memimpin secara global," ujarnya dalam webinar tersebut.

Menurutnya, langkah nyata yang sudah dilakukan Indonesia untuk memitigasi perubahan iklim adalah menerapkan pajak karbon. Ini akan mulai berlaku pada 1 April 2022 yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Pertama kita sudah mengesahkan pajak karbon, dan kita perlu dirikan pasar karbon yang bisa diandalkan di Indonesia. Ini yang sedang kami persiapkan, kami susun nilai ekonomi karbon. Ini penting untuk membangun pasar karbon yang kredibel," kata dia.

Selain itu, Indonesia juga terus melakukan pembangunan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan dan terus mendorong penggunaan emergi baru terbarukan (ebt).

"Kita juga sudah tugaskan PLN untuk membatasi penggunaan emisi dan perdagangan harus ada izin emisi di Indonesia," jelasnya.

Semua langkah ini dilakukan untuk memenuhi komitmen penurunan emisi sebesar 41% dengan bantuan internasional dan 29% dengan usaha sendiri di 2030.

"Di sisi lain kita juga atasi bagaimana mekanisme transisi ini bisa dirancang dan berjalan lancar, terjangkau dan adil. Sebab batu baru penting bagi Indonesia dan tidak bisa langsung hilang. Setidaknya kita akan terus membangun bangunan utama yang jadi fondasi supaya kita bisa bertransisi, pindah dari bbm yang tinggi emisi jadi energi rendah emisi ke EBT," pungkasnya.