DPR Setujui UU HKPD, Pajak & Retribusi Daerah Siap Dirombak!

Jakarta, CNBC Indonesia - Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Undang-undang Harmonisasi Keuangan Pusat Daerah (UU HKPD). Kini pemerintah daerah harus menjalankan aturan pajak dan retribusi yang baru.

"Apakah RUU tentang Harmonisasi Keuangan Pusat Daerah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU. Tok. Terimakasih," ujar pimpinan sidang Paripurna Sufmi Dasco Ahmad.

UU HKPD ini diharapkan bisa menjadi landasan hukum untuk mendorong upaya pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Dengan demikian, maka pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional bisa diwujudkan terutama di daerah.

"Semoga dengan disetujuinya RUU tentang HKPD ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengalokasian anggaran," ujar Pimpinan Komisi XI Fathan dalam laporannya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap dengan adanya UU ini maka pemerintah daerah bisa lebih cepat melakukan realisasi anggaran, namun tetap tepat sasaran.

Oleh karenanya, UU HKPD ini disusun dengan upaya reformasi secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi fiskal resource allocation seperti pemberian kewenangan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Transfer ke Daerah, dan Pembiayaan, melainkan juga memperkuat sisi Belanja Daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan Pemerintah Pusat.

"Hal ini semata-mata guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Bendahara negara tersebut.

Baca: Siap-Siap Diketok! Jokowi Rombak Total Pajak-Retribusi Daerah

Pages

Next