Nah Ini! Perkara Rp 19 M yang Bikin MPR Murka ke Sri Mulyani

News - Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia

02 December 2021 13:25

Foto: Fadel Muhammad (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pimpinan MPR RI geram dengan kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memangkas anggaran. Sehingga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Bendahara negara ini dari jabatannya.

Lalu berapakah anggaran MPR yang dipangkas oleh Sri Mulyani?

Jika dilihat pada tahun 2021 anggaran MPR ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 750,9 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk belanja pegawai 15,9%, untuk belanja barang 83,5% dan untuk belanja modal 0,5%.

Anggaran tersebut ditetapkan karena pemerintah yakin pemulihan ekonomi terjadi di tahun ini. Namun, ternyata Indonesia mengalami gelombang kedua Covid-19 yang disebabkan oleh varian delta, sehingga dilakukan refocusing anggaran.

Refocusing anggaran ini dilakukan Sri Mulyani dengan pemangkasan anggaran tidak prioritas dari sejumlah Kementerian/Lembaga negara salah satunya MPR sehingga anggarannya turun menjadi Rp 657 miliar di outlook 2021.

Artinya ada pemangkasan anggaran Rp 19,2 miliar di tahun ini yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Kemudian untuk 2022, dalam buku Nota Keuangan dan APBN nya anggaran MPR ditetapkan sebesar Rp 700 miliar. Anggaran ini turun dibandingkan dengan ditetapkan di APBN 2021.

Inilah yang membuat pimpinan MPR murka, apalagi anggaran di tahun ini saja sudah terbatas. Sebab, MPR sekarang miliki 10 pimpinan dari sebelumnya hanya 4 orang yang artinya anggaran harusnya naik bukan turun.

"Kami atas nama pimpinan MPR RI mengusulkan kepada Presiden RI untuk memberhentikan saudari menteri keuangan, karena kami anggap menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," ujar Pimpinan MPR Fadel Muhammad.

Selain itu, Sri Mulyani juga dinilai tidak menghargai MPR karena dua kali tidak hadir dalam undangan Rapat bersama MPR yang dikatakan sangat penting. Terutama ini menyangkut anggaran MPR.