Di Depan Sri Mulyani, Dirjen Perumahan Curhat Soal Aset RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan masih banyak aset negara belum disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sehingga tidak bisa dimanfaatkan.

Hal tersebut disampaikan langsung Khalawi dihadapan Sri Mulyani saat melakukan penyambutan ground breaking pembangunan rumah susun negara (Rusunara) untuk ASN Kementerian Keuangan di Jayapura, Jumat (26/11/2021).

"Kita banyak tanah Bu. Tanah ibu banyak banget di Indonesia ini, sebetulnya bisa menggerakkan. Tapi memang ada aturan-aturan yang disepakati supaya bisa lancar," ujarnya

"Kami banyak aset yang belum ibu (Sri Mulyani Indrawati), khususnya yang ke Presiden ini lama banget. Kami sama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dikejar-kejar dikasih waktu dua tahun lagi harus tuntas. Mohon izin," terang Khalawi.

Kendati demikian, Khalawi tidak merinci aset apa saja yang belum disetujui oleh bendahara keuangan negara tersebut.

Khalawi menjelaskan pembangunan Rusunara untuk ASN Kementerian Keuangan di Jayapura tersebut menelan biaya hingga Rp 25,5 miliar yang direncanakan dibangun melalui anggaran tahun 2022.

Padahal, kata Khalawi, rencana pembangunan Rusunara di Jayapura ini semestinya bisa menggunakan melalui anggaran tahun ini. Namun dirinya memberikan keputusan sepenuhnya kepada Sri Mulyani selaku koordinir keuangan negara.

"Di Jayapura dan Merauke dibangun bersama-sama, sebenarnya di 2021 kemarin akan dibangun, tapi karena lahannya, ini ada 7 lagi. Tapi kan ibu yang punya anggaran, monggo," tuturnya.

Adapun Rusunara yang dikhususkan untuk pegawai Kemenkeu ini, kata Khalawi akan dibangun dengan satu tower dengan tipe 36 dan 3 lantai, terdiri dari 44 unit hunian dan total kapasitas bisa menampung sebanyak 176 pegawai.

Selain bantuan berupa pembangunan fisik bangunan beserta utilitasnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan, juga akan memberikan fasilitas pendukung bangunan berupa meubelair yang terdiri dari tempat tidur susun dan lemari pakaian.

"Rumah susun tersebut nantinya akan dilengkapi dengan penyambungan listrik dan sarana air bersih serta Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) sehingga bangunan ini siap untuk dimanfaatkan," jelas Khalawi.

Pada kesempatan itu, Khalawi melaporkan, sejak 2015 hingga 2021, Kementerian PUPR sudah membangun rumah susun untuk ASN sebanyak 3.175 unit.

"Saat ini sebanyak 39 tower rumah susun yang terbangun di Provinsi Papua," tuturnya.

Sri Mulyani dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, pembangunan Rusunara sebagai upaya pihaknya untuk memberikan dukungan kepada ASN Kemenkeu sebagai punggawa keuangan negara untuk memberikan fasilitas yang memadai.

"Sehingga di perjalanan karir dari jajaran Kemenkeu, ditempatkan jauh dari home based, kebutuhan menjalankan tugas yang jauh dari home based, membutuhkan dukungan terutama dari sisi rumah tinggal," tuturnya.

"Karena mereka tidak hanya bekerja seminggu saja dan pulang. Mereka bisa ditugaskan 3-4 tahun, dan itu tentu akan sangat-sangat memakan perhatian kalau mulai dari 0 setiap saat ke tempat penugasan," kata Sri Mulyani melanjutkan.