Gak Jadi Buru-Buru, Penyetopan PLTU Terkendala Duit!
Foto: Infografis/ Perjalanan PLN Pensiunkan PLTU Batu Bara/Edward Ricardo
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah awalnya punya target ambisius dalam memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahkan sempat menyebut penyetopan PLTU sebelum tahun 2030 bisa mencapai 5,52 Giga Watt (GW) hingga 9,2 GW.
Akan tetapi, nampaknya kini pemerintah mulai melunak soal target penyetopan PLTU ini. Pemerintah menyebut pemensiunan PLTU akan dilakukan dengan lebih hati-hati dan tidak akan terburu-buru.
Ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto dalam acara Coal Outlook CNBC Indonesia, Rabu (24/11/2021).
Menurutnya, transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan harus terencana dengan baik dan rinci. Eksekusinya pun menurutnya memerlukan waktu bertahun-tahun.
Dia berpandangan, target transisi energi, termasuk memensiunkan PLTU, ini harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai hanya untuk penuhi komitmen internasional.
"Memang harus dirancang dengan hati-hati, gak bisa pengen sekedar penuhi komitmen internasional," ungkapnya dalam "Coal Outlook: Meneropong Masa Depan Industri Batu Bara Indonesia" CNBC Indonesia, Rabu (24/11/2021).
Seto mengatakan bahwa kepentingan dalam negeri juga merupakan hal penting yang tidak boleh dikesampingkan. Dia menegaskan, transisi energi dan green economy harus melihat kepentingan nasional.
"Jangan terburu-buru dan berpikir kontribusi ke internasional, ketersediaan pendanaan harus tersedia, kepentingan nasional kita perlu perhatikan, batu bara masih komponen energi nasional. Jadi kepentingan nasional harus benar-benar diperhatikan," tegasnya.
Meski memerhatikan kepentingan dalam negeri, tapi menurutnya ada hal lain yang penting untuk diketahui oleh para pelaku industri, yakni menerapkan income carbon tax di tahun 2026 oleh negara maju seperti Eropa.
"Barang dengan karbon tinggi akan dikenakan pajak tambahan, kayak aluminium ini kan konsumsi electricity-nya tinggi. Transisi ini gak bisa diabaikan, di satu sisi kepentingan nasional, namun ada faktor-faktor dorong lebih cepat," ucapnya.
Penyetopan PLTU yang dilakukan pemerintah ini dalam rangka mencapai netral karbon pada 2060 atau lebih cepat. Akan tetapi, bila PLTU ini dihentikan lebih awal, lalu digantikan dengan energi baru terbarukan (EBT), maka akan ada risiko tambahan biaya.
Terlebih, ongkos produksi listrik dari EBT saat ini masih lebih tinggi daripada listrik berbasis batu bara. Oleh karena itu Presiden sampai mewanti-wanti soal penyetopan PLTU ini.
Mengenai hal ini, Seto menjabarkan dari mana sumber pendanaan yang bisa digunakan jika PLTU disetop. Dia bercerita saat KTT Iklim COP 26 di Glasgow awal November lalu, dia bertemu dengan Rockefeller Foundation's dan pemilik Amazon, Jeff Bezos.
"Mereka sendiri buat aliansi semacam untuk dorong adanya transisi renewable energy. Jadi mereka target fund raising sekitar US$ 10 miliar," paparnya.
Dari hasil pengumpulan dana tersebut, maka diharapkan modal biaya transisi energi ini bisa nol persen. Selain dari penggalangan dana, menurutnya sumber pendanaan juga akan digabungkan dengan pendanaan dari institusi multilateral development seperti Bank Dunia dan lainnya, serta sektor privat.
"Jadi ini adalah blended finance, pembiayaan konvensional dan pembiayaan dari pasar dikombinasikan, sehingga cost of fund bisa rendah," lanjutnya.
Dengan demikian, lanjutnya, bila PLTU ingin dipensiunkan lebih cepat, ini bisa kompetitif dan juga harga listrik energi terbarukan bisa ditekan.
"Ini adalah satu kesatuan. Kita harap dalam tahun depan 1-2 transaksi bisa capai financial close early retirement batu bara ini," paparnya.
[Gambas:Video CNBC]
Kiamat PLTU Kian Dekat, Ini Tahapan RI Menuju Netral Karbon
(wia)
