Jokowi Minta Dua Proyek EBT Ini Jadi Prioritas, Apa Saja?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar pengembangan energi baru terbarukan (EBT) tidak membebankan negara maupun masyarakat.

Oleh karena itu, dia pun meminta agar pengembangan EBT harus benar-benar terencana dan dipastikan tersedia pendanaannya, serta jangan sampai membebankan negara berupa kenaikan subsidi dan membebankan masyarakat berupa kenaikan tarif listrik.

Karena besarnya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan EBT ini, maka Presiden pun meminta adanya dua proyek EBT yang menjadi skala prioritas terlebih dahulu. Dua proyek EBT tersebut yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan dengan potensi 13.000 Mega Watt (MW) di Kecamatan Long Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dan PLTA Mamberamo di Kabupaten Sarmi, Papua dengan potensi 24.000 MW.

Jokowi mengatakan, PLTA ini menjadi prioritas karena Indonesia memiliki 4.400 sungai.

Pilihan Redaksi PLTU Disetop, Siapa Nanggung? Jokowi: Kalau Gak Ada, Ga Usah! Jokowi Nyinyir Soal Emisi Karbon: Cuma Ngomong, Saya Pun Bisa

"Investasi EBT kan besar sekali. Kita coba dua dulu, Sungai Kayan dan Sungai Mamberamo. Sungai Kayan 13.000 MW, Mamberamo 24.000 MW. Carikan investor, kalau sudah masuk, jangan ke grid (jaringan) PLN, bikin grid sendiri, siapkan industri, ada gak yang mau masuk, sehingga bulan depan akan groundbreaking green industrial park di Kalimantan Utara," ungkapnya saat membuka The 10th Indonesia EBTKE ConEx 2021 di Istana Negara, satu kompleks dengan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, sejumlah industri yang akan masuk di kawasan industri hijau ini bahkan sampai mengantre.

"Mereka ingin produk dicap green product dengan nilai dengan jauh lebih tinggi dari produk-produk yang dari energi fosil," jelasnya.

Jokowi pun menegaskan kepada para menteri di kabinetnya, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, serta Menteri Investasi/ Kepala BKPM agar memaparkan skenario yang jelas dan konkret terkait transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan.

"Ini yang saya tegaskan ke Pak Menko Maritm dan Invetasi dan Pak Menteri ESDM dan Menteri BUMN yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasi yang riil, ada hitungan-hitungan angka yang riil, kalau ini bisa mentransisikan pasti ada harga yang naik, pas naik ini pertanyaannya siapa yang tangung jawab? pemerintah? masyarakat? apa masyarakat global mau nombok ini? Ini bukan sesuatu yang mudah tapi negara kita miliki potensi besar sekali," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bauran energi baru terbarukan (EBT) sampai dengan kuartal III 2021 masih rendah, bahkan turun menjadi 10,9% dari capaian tahun lalu sebesar 11,2%. Adapun target bauran energi baru terbarukan pada 2021 ini mencapai 15%.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 36 Tahun Beroperasi, Ini Dia Penopang Energi Bersih Jawa-Bali