Cuci Tangan Negara Kaya Terhadap 'Kiamat' Iklim di Bumi

Jakarta, CNBC Indonesia - KTT iklim di Glasgow berakhir dengan tidak sempurna. Pada menit terakhir India dan China berhasil mengubah draft kesepakatan soal batu bara dengan mengubah frase "menghapuskan" menjadi "berkurang secara bertahap".

Banyak yang kecewa dengan keputusan di injury time tersebut.

"Saya ingin membaca catatan kekecewaan mendalam kami dengan perubahan bahasa pada batubara, dari fase keluar, ke fase penurunan.Kami menerima perubahan ini, dengan sangat enggan," kata Tina Stege, utusan COP26 dari Kepulauan Marshall.

"Kami melakukannya hanya, karena ada elemen penting dari paket ini yang dibutuhkan masyarakat di negara saya, sebagai jalur kehidupan untuk masa depan mereka," pernyataan kekecewaan mendalam perwakilan Swiss.

Namun, India dan China bukan tanpa alasan mengintervensi hasil draft tersebut. Bak Robin Hood, mereka memperjuangkan nasib negara-negara berkembang yang napasnya di batu-bara.

Setidaknya dalam jangka pendek batu bara jadi jalan utama bagi negara berkembang menuju pemulihan paska pandemi. Negara berkembang menguasai kurang lebih 80% total produksi batu bara dunia. Sehingga tidak bisa dengan mudah melepaskan batu bara dari ekonomi negara berkembang.

"Bagaimana orang bisa berharap bahwa negara berkembang membuat janji untuk menghapus subsidi batu bara dan bahan bakar fosil secara bertahap?" tanya Menteri Lingkungan India, Bhupender Yadav di KTT COP26

"Negara-negara berkembang masih harus berurusan dengan agenda pengentasan kemiskinan mereka."

Baca: Jangan Main-main Sama Xi Jinping! Batu Bara Saja Nyerah...

Sementara negara berkembang bertarung melawan kemiskinan, mereka dibebankan dengan tuduhan menyudutkan negara maju atas kondisi iklim yang parah.

Misalnya, Presiden AS, Joe Biden menyatakan kekecewaannya dengan mengklaim China dan Rusia "pada dasarnya tidak muncul" dalam masalah ini selama KTT G20 di Roma.

"Mengapa Inggris harus membuat perubahan ketika China masih mencemari?"aktivis iklim Greta Thunberg mengatakan kepada BBC pada hari Minggu.

Padahal dosa atas perubahan iklim terutama karena batu bara lebih banyak disebabkan oleh negara maju.

Sejak batu bara digunakan sebagai bahan bakar saat revolusi industri 1750, dunia telah mengeluarkan lebih dari 1,5 triliun ton emisi karbon dioksida (Co2), berdasarkan ourworldindata. Tahun tersebut diperkirakan jadi awal dari pemanasan global.

Sejak saat itu hingga 2017, AS dan Eropa adalah negara yang menghasilkan emisi terbesar dengan dosa ditanggung 54% dari total emisi di dunia.

Sumber: ourworldindata.org

Baca: RI Kiamat Batu Bara, Siap-Siap 150 Ribu Warga Nganggur!

AS bertanggung jawab atas 457 juta ton emisi Co2, atau setara 29% dari total dunia. Angka ini bahkan dua kali lipat dari China dan India yang masing-masing membuang 200 juta ton emisi dan 48 juta ton emisi.

Ini klise, ketika negara memiliki power lebih memilih cuci tangan atas kesalahannya dengan menuduh negara yang berada di bawah levelnya.

Urusan perubahan iklim ini memang sangat penting, namun yang perlu digarisbawahi adalah gerakan yang ekstrem ini juga harus melihat karakteristik sosial, politik, dan ekonomi yang sangat berbeda di setiap negara.

Merubah sumber daya batu bara ke energi ramah lingkungan tidak gratis.  Menurut Badan energi Internasional (IEA), transisi ke energi terbarukan dari bahan bakar fosil diperkirakan membutuhkan dana investasi US$ 800-US$ 820 miliar per tahun.

Proyek besar mengatasi iklim ini perlu campur tangan negara maju soal pembiayaan untuk transisi energi di negara berkembang.

Baca: Sstt..!! Jokowi Bahas Lagi Rencana Pensiunkan PLTU Batu Bara

Sejak 2009, angka US$ 100 miliar per tahun disepakati keluar dari dompet negara maju untuk membantu mengurangi kesenjangan modal dalam merubah iklim dengan negara berkembang.

Namun, hanya 80% terealisasi dari US$100 miliar yang dijanjikan setiap tahun.

Xie Zhenhua, Utusan China untuk Perubahan Iklim, mencatat pada hari Selasa di Glasgow bahwa "negara-negara kaya membuat janji yang signifikan untuk menyalurkan US$ 100 miliar per tahun ke negara-negara yang kurang kaya pada tahun 2020 dua belas tahun yang lalu, dan ini belum terpenuhi."

AS, Jepang, Norwegia, Swedia, dan lainnya menilai dukungan US$100 miliar masih sulit dan kemungkinan tidak akan tercapai hingga 2022 atau 2023.

Jika kendala penyaluran bantuan dana dan keributan "siapa yang harus disalahkan untuk pemanasan global" tidak menemui solusi, dunia akan semakin dekat dengan kiamat iklim yang nyata.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(ras/ras)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Ancaman Lebih Ngeri dari Covid, Asia Bisa Terendam