Perintah Jokowi ke Semua Menteri: Habiskan Sisa Anggaran!
Foto: Infografis/ Rancangan APBN 2022 Jokowi/ Edward Ricardo
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada seluruh menteri kabinetnya untuk fokus dalam penyelesaian belanja APBN Tahun 2021 yang akan segera berakhir kurang dari dua bulan lagi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, belanja APBN yang harus digelontorkan tersebut, terutama untuk belanja-belanja yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi.
"Untuk pelaksanaan akhir tahun ini, presiden minta seluruh K/L untuk fokus penyelesaian APBN, terutama belanja-belanja yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (17/11/2021).
"Terutama belanja di bantuan sosial, yang masih akan ada sampai akhir tahun. Bantuan ke dunia usaha, termasuk belanja klaim dari pasien yang meningkat cukup tinggi untuk covid ini," jelasnya.
Adapun kata Sri Mulyani jumlah pasien yang ditangani dan harus diklaim pemerintah, sebanyak 713.900 pasien. Selain itu, pemerintah juga masih akan memberikan insentif kepada 1,26 juta tenaga kesehatan (nakes) baik yang ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kemudian, juga belanja dalam rangka program Perlindungan sosial, selain yang sudah dilakukan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai (BST) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dan BLT Desa.
Pemerintah, juga kata Sri Mulyani akan terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem di tanah air.
"Kita akan terus mendukung dengan program dukungan lain, termasuk kemiskinan ekstrem yang perlu untuk diperhatikan. Ini akan dibuatkan sidang kabinet sendiri untuk itu," ujarnya.
Pemerintah juga memutuskan untuk mendukung program prioritas untuk pariwisata, yang akan dipertanggungjawabkan di bawah Komite PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).
"Bantuan kepada para pelaku di bidang pariwisata dengan bantuan produktif atau tunai Rp 600.000 untuk tiga kali pembayaran," jelas Sri Mulyani.
Mengenai target, kriteria dan siapa yang bisa mendapatkan bantuan ini, kata Sri Mulyani akan ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Seperti diketahui, hingga 12 November 2021, dana penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional baru terealisasi Rp 483,91 triliun atau setara 65% dari pagu Rp 744,77 triliun.
Realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan Rp 129,3 triliun atau 60,1% dari pagu R 214,96 triliun. Kemudian program perlindungan sosial yang baru mencapai Rp 139,04 triliun atau 74,5% dari pagu Rp 186,64 triliun.
Sementara itu, untuk program dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp 78,73 triliun atau 48,5% dari pagu Rp162,4 triliun.
Serta program prioritas yang baru terealisasi Rp 74,93 triliun atau 63,1% dari pagu sebesar Rp 117,94 triliun dan insentif usaha yang sudah mencapai Rp 62,47 triliun atau setara 99,4% dari pagu Rp 62,83 triliun.
[Gambas:Video CNBC]
Ada 'Durian Runtuh' di Balik Kabar Sri Mulyani ke Jokowi
(cap/mij)
