Kedamaian Afghanistan Sampai Pandemi Jadi Fokus RI di KTT G20

Rahajeng KH, CNBC Indonesia

14 October 2021 10:20

Foto: Jokowi dalam KTT G-20 21 November 2020/Biro Setpres

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan bahwa rakyat Afghanistan mendambakan perdamaian dan kesejahteraan. Untuk itu Kepala Negara mengharapkan penguatan koordinasi internasional dan dukungan terhadap PBB dalam mengatasi krisis kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan di negara tersebut.

Hal ini diungkapkan Jokowi di depan para pemimpin dunia saat KTT Luar Biasa G20, Selasa (12/10/2021). Jokowi menekankan pentingnya upaya komunitas internasional, dengan G20 di garda terdepan, untuk melakukan tiga hal. Pertama, menjaga stabilitas dan keamanan termasuk dengan membentuk pemerintah Afghanistan yang inklusif.

"Hak semua kelompok, khususnya perempuan, untuk berkontribusi harus diberikan," kata Jokowi, Selasa (12/10/2021).

Baca:

Krisis Energi Dunia Makan Korban Baru: Amerika Serikat!

Kedua, mengakhiri krisis kemanusiaan di Afghanistan, termasuk mendukung upaya PBB menggalang bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Afghanistan. Ketiga, memulihkan aktivitas ekonomi dan pembangunan. Kepala Negara menegaskan G20 memiliki peran yang penting dalam menyikapi krisis yang terjadi di Afghanistan.

Sebagai negara yang secara konsisten mendukung proses perdamaian di Afghanistan, Indonesia mengharapkan G20 dapat menciptakan stabilitas di negara tersebut. Selain itu, perlu upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan mendukung pemulihan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Afghanistan.

KTT Luar Biasa G20 tentang Afghanistan ini merupakan inisiatif dari Italia sebagai Presidensi G20 tahun 2021. Partisipasi Presiden RI pada KTT ini merupakan dukungan untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian serta mendukung kesejahteraan bagi rakyat Afghanistan. KTT dihadiri oleh para pemimpin dunia termasuk PM Italia Mario Draghi dan Presiden AS Joe Biden, serta Sekjen PBB Antonio Guterres.

Indonesia secara konsisten telah mendukung Afghanistan melalui berbagai program peningkatan kapasitas, pelatihan teknis ataupun beasiswa. Sejak 2006 hingga 2019, bantuan capacity building Indonesia di berbagai bidang telah mencapai setidaknya 555 pejabat Pemerintah dan warga Afghanistan.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sidang PBB menyatakan komitmen Indonesia untuk menyalurkan bantuan senilai US$ 3 juta bagi Afghanistan, termasuk untuk bantuan darurat kemanusiaan dan pembangunan masa depan.

Penanganan Pandemi

Sementara itu, Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemenlu Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York bulan lalu, solidaritas global masih didorong untuk mengatasi penanganan pandemi dan upaya pemulihannya. Indonesia pun membawa beberapa isu penting seperti, dorongan pada komunitas internasional perlu memberikan harapan pandemi Covid-19 dapat tertangani dengan cepat, adil, dan merata.

Selain itu, pengendalian pandemi dan kerja sama internasional sebagai prasyarat untuk pemulihan ekonomi global pasca-pandemi. Febrian mengatakan ada pula komitmen untuk ketahanan iklim, pembangunan rendah karbon, dan teknologi hijau.

"Kami juga mendorong komitmen dalam menjaga perdamaian dunia dan menjamin hak-hak perempuan dan kelompok minoritas, termasuk perhatian untuk perkembangan di Afghanistan, Palestina dan Myanmar," ungkap Febrian.

Untuk penanganan pandemi dan pemerataan vaksin, Febrian mengakui masih banyak sejumlah tantangan seperti terhambatnya roll-out vaksin di sejumlah negara. Indonesia pun berupaya mempercepat pengadaan vaksin melalui mekanisme multilateral, khususnya melalui COVAX Facility.

"Pemerintah telah mengamankan lebih dari 39 juta dosis vaksin seperti AstraZeneca, Sinovac, Moderna, Pfizer. Secara total pemerintah telah memperoleh sekitar 276 juta dosis vaksin," kata dia.

Indonesia juga terus memperkuat respon terhadap pandemi dan isu kesehatan di masa mendatang dalam berbagai forum multilateral, seperti Foreign Policy and Global Health (FPGH) dan pertemuan World Health Assembly. Indonesia juga berperan dalam pembahasan proposal TRIPS waiver di WTO untuk memastikan bahwa vaksin dan therapeutics Covid-19 merupakan global public goods.