'Ribut-ribut' Obligor-Debitur Saat Utang Ditagih Satgas BLBI

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Satuan Tugas Hak tagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Rionald Silaban terus melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap obligor/debitur BLBI. Ini terkait utang yang belum mereka bayarkan setelah dibantu pemerintah pada krisis 1997-1998 silam.

Menurutnya, saat ini menjadi permasalahan adalah 'keributan' yang sering dilakukan para obligor/ debitur. Tidak lain mengenai masalah jumlah utang yang dimiliki.

"Di dalam pemanggilan tersebut kebanyakan dari mereka selalu mempertanyakan adalah sesuatu yang terjadi waktu zaman (pemanggilan) PUPN juga, orang-orang ini selalu mempertanyakan soal jumlah (utang)," ujarnya dalam diskusi virtual, Jumat (8/10/2021).

Terkait dengan pertanyaan itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mengatakan bahwa tim satgas pun harus kembali menjelaskan secara rinci utang yang dimiliki para obligor/debitur.

Lebih lanjut, ia menyampaikan kepada obligor/debitur bahwa pemanggilan ini dilakukan untuk mendiskusikan penyelesaian piutang yang dimilki ke negara. Jika dalam hal ini obligor/debitur tidak menghiraukan panggilan satgas dan tetap membangkang maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya seperti pidana.

"Untuk itu yang ingin saya sampaikan adalah pada akhirnya pemanggilan ini sifatnya dari kita adalah konklusi, apakah yang bersangkutan ketika dipanggil mau melakukannya secara sukarela. Tapi jika tidak maka pemerintah akan melakukan apa yang ada di dalam wewenang kami," tegasnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini penyitaan terhadap aset para obligor/debitur BLBI terus dilakukan pemerintah. Terbanyak yang telah disita adalah aset tanah dan bangunan, sedangkan aset uang baru dari satu obligor yakni Kaharudin Ongko yang berjumlah Rp 110 miliar.