Taliban Restui Wanita Kuliah, Tapi Dipisah dengan Laki-laki!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendidikan Tinggi Afghanistan di bawah kepemimpinan rezim Taliban mengumumkan perempuan Afghanistan bisa menempuh pendidikan perguruan tinggi secara terpisah dengan laki-laki.

Dilansir dari AFP, Minggu (12/9/2021), hak-hak perempuan di Afghanistan sebelumnya sangat dibatasi di era pemerintahan Taliban pada tahun 1996-2001. Meski kembali berkuasa, Taliban mengklaim akan menerapkan aturan yang tidak terlalu ekstrem.

Menteri Pendidikan Tinggi Abdul Baqi Haqqani menyampaikan kepada para wartawan dirinya tak menyesali kebijakannya untuk mengakhiri kelas campuran yang berisi laki-laki dan perempuan sebelumnya.

"Karena mereka adalah muslim dan mereka akan menerimanya," ujar Haqqani.

Haqqani menyebut, sistem pendidikan Afghanistan telah banyak berubah sejak terakhir kali Taliban berkuasa, di mana perempuan secara mutlak dilarang untuk sekolah dan belajar di perguruan tinggi.

"Dibanding sebelumnya, jumlah lembaga pendidikan meningkat drastis di Afghanistan. Ini memberikan kami harapan untuk masa depan, untuk Afghanistan yang makmur dan mandiri, kami akan melanjutkan kondisi tersebut," jelasnya.

Atas kebijakan ini, beberapa pihak takut jika aturan baru tersebut akan mengecualikan perempuan. Sebab, perguruan tinggi tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menyediakan kelas yang terpisah.

Namun Haqqani bersikeras sumber daya guru perempuan cukup dan jika tak tersedia, akan diberikan alternatif selama tidak melanggar aturan.

"Semua tergantung kapasitas universitas. Kita juga bisa menggunakan guru laki-laki untuk mengajar di balik tirai atau menggunakan teknologi," ujar Haqqani.

Sebagai tambahan informasi, Taliban sebelumnya mengumumkan di awal bulan ini, bahwa wanita masih bisa belajar di universitas jika mereka mengenakan jubah abaya dan niqab yang menutupi sebagian besar wajah dan kelas yang dipisah dengan lawan jenis dengan menggunakan tirai.

Di bawah aturan baru, perempuan dapat bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip meski belum bisa dijelaskan secara detail. Taliban mengatakan, pihaknya akan menjauhkan diri dari kebijakan lama yang dinilai lebih ekstrem, di mana separuh populasi Afghanistan dikeluarkan dari pekerjaan dan pendidikan.