Sah! Taliban Umumkan Pemerintah Baru, Ada yang Dicap Teroris

Jakarta, CNBC Indonesia - Taliban mengumumkan pemerintah baru pasca merebut Afghanistan. Namun, jabatan-jabatan penting diisi oleh veteran kelompok yang masuk daftar hitam PBB.

Laporan AFP mengatakan daftar anggota kabinet diumumkan Kepala Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid dalam konferensi pers di Kabul, Selasa (7/9/2021).

Baca: Nah Lo! Iran hingga Turki Mulai Serang Taliban, Ada Apa?

"Kami akan mencoba membawa orang-orang dari bagian lain negara ini," kata Mujahid, dikutip Rabu (8/9/2021).

Ia menambahkan bahwa nama-nama itu adalah pemerintahan sementara ini. Sisa jabatan lainnya akan diumumkan setelah melakukan beberapa pertimbangan.

Baca: Tok! Taliban Kuasai Penuh Afghanistan, Lembah Panjshir Jatuh

Taliban menunjuk Mohammad Hasan Akhund sebagai kepala pemerintahan baru sementara Afghanistan. Akhund merupakan mantan ajudan mendiang pendiri Taliban, Mullah Omar.

Sebelumnya Akhund adalah menteri luar negeri dan kemudian wakil perdana menteri selama Taliban berkuasa dari 1996 hingga 2001. Berasal dari Kandahar, tempat kelahiran Taliban, nama Akhund ada dalam daftar disanksi PBB.

Sementara wakil pemimpin dijabat oleh Abdul Ghani Baradar. Ia adalah kepala kantor politik Taliban.

Kemudian Sirajuddin Haqqani, putra pendiri Jaringan Haqqani, ditunjuk sebagai menteri dalam negeri.Haqqani sendiri sudah ditetapkan sebagai organisasi "teroris" oleh Amerika Serikat (AS) dan Sirajuddin adalah salah satu orang yang paling dicari FBI.

Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, ditunjuk sebagai menteri pertahanan. Hedayatullah Badri akan menjadi menteri keuangan. Sementara negosiator Taliban di Doha, Amir Khan Muttaqi, diangkat menjadi menteri luar negeri.

Taliban sebelumnya menjanjikan pemerintahan inklusif yang akan mencerminkan susunan etnis Afghanistan. Namun kini semua posisi teratas diserahkan kepada anggota kunci Taliban dan jaringan Haqqani, yakni cabang Taliban paling kejam yang dikenal karena serangan-serangannya yang menghancurkan.

"Ini sama sekali tidak inklusif, dan itu sama sekali tidak mengejutkan," kata Michael Kugelman, pakar Asia Selatan di Woodrow Wilson International Center for Scholars.

"Taliban tidak pernah mengindikasikan bahwa menteri kabinetnya akan memasukkan siapapun selain diri mereka sendiri."

Sementara tidak ada satu pun dari pejabat pemerintah Taliban adalah perempuan. Kepala UN Women Pramila Patten mengatakan tidak adanya perempuan dalam pemerintahan sementara Afghanistan menimbulkan pertanyaan atas komitmen baru-baru ini untuk melindungi dan menghormati hak-hak wanita.

Taliban berhasil merebut Kabul pada 15 Agustus. Kelompok itu menggulingkan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani seiring dengan angkat kakinya AS 31 Agustus lalu.

Baca: Singapura Pecah Rekor Covid Lagi, Tertinggi dalam 1 Tahun

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Duh! Taliban Wajibkan Perempuan Afghanistan Pakai Cadar