Jokowi-Luhut-Airlangga & Fakta Tentang Covid-19 yang Landai

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia

30 August 2021 15:46

Foto: Presiden RI Jokowi di acara Sarasehan 100 Ekonom. (Rusman - Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air semakin melandai dalam satu minggu terakhir. Namun perlu digarisbawahi, terkendalinya wabah Covid-19 tak diraih dengan mudah, layaknya membalikkan telapak tangan.

Tentu masyarakat masih ingat, bagaimana sepanjang periode Juni - Juli perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia menggila. Sejumlah fasilitas rumah sakit kolaps, pun tak sedikit warga yang terpapar tidak mendapatkan penanganan.

Mimpi buruk bermula kala terjadi lonjakan kasus tepat dua pekan setelah Idul Fitri, lantaran masih ada segelintir masyarakat yang nekat mudik walaupun pemerintah sudah melarang dengan keras.

Kondisi ini diperparah dengan sebaran varian Delta yang kian menjadi di berbagai wilayah. Varian yang pertama kali ditemukan di India ini memang disebut-sebut memiliki risiko penularan lebih tinggi kepada manusia.

Pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantas tak tinggal diam. Tak ingin masalah berlarut, Jokowi kembali memperketat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Foto: Pertemuan Presiden Jokowi dengan Pimpinan Partai Politik Koalisi, Istana Negara, 25 Agustus 2021. (Tangkapan Layar Youtube)

Pada saat itu, Jokowi bersikeras tidak memilih opsi karantina wilayah (lockdown) untuk menekan penyebaran virus. PPKM mikro, kata Jokowi, dianggap masih menjadi kebijakan yang paling tepat dalam konteks sekarang.

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan paling tepat untuk hentikan laju penularan," kata Jokowi pada 23 Juni lalu.

Satu minggu berlalu sejak Jokowi menegaskan hal tersebut, secara tiba-tiba Jokowi justru mengubah nama kebijakan PPKM Mikro menjadi PPKM darurat yang berlaku selama periode 3 - 20 Juli 2021.

"Setelah dapat masukan para menteri, ahli kesehatan, dan para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli khusus untuk di Jawa dan Bali," jelasnya.

Pembatasan dalam PPKM Darurat memang jauh lebih ketat dibandingkan PPKM mikro. Pemerintah tentu berharap, kasus bisa semakin terkendali, dan ujung-ujungnya ekonomi bisa kembali berlari.

Namun, harapan memang kadang tak sejalan dengan realita. Selama PPKM Darurat diberlakukan, perkembangan kasus justru semakin menjadi-jadi bahkan sempat menembus rekor harian 56 ribu kasus pada pertengahan Juni lalu.

Baca:

Luhut Beri 'Kode' PPKM Dibuka Berkala, Jakarta Masih Level 3?

Halaman Selanjutnya >>> Jokowi Tunjuk Komando Baru

Sejak saat itu, mulai banyak pihak yang mempertanyakan kepemimpinan Jokowi terutama dalam menangani pandemi Covid-19 di tanah air. Pasalnya, perkembangan kasus bukannya semakin membaik malah kian memburuk.

Pada akhir Juli, pemerintah kembali mengubah nama PPKM darurat menjadi PPKM level 4,3, dan 2. Dalam kebijakan kali ini, pemerintah hanya memperpanjang masa pemberlakuan selama satu minggu yang kemudian akan dievaluasi secara berkala.

Tak hanya itu, Jokowi bahkan mengubah struktur dalam penanganan Covid-19. Jokowi sendiri akan bertindak sebagai panglima tertinggi, sementara dua orang di bawahnya sebagai komando wilayah.

Dua orang tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk komando Jawa - Bali dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk komando luar Jawa Bali.

"Presiden menjadi panglima tertinggi dalam penanganan ini, sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi militer," kata Luhut awal bulan ini.

Wilayah Jawa - Bali selama periode PPKM akan dievaluasi setiap satu minggu sekali, sedangkan luar Jawa - Bali akan dievaluasi satu kali dua minggu dengan mempertimbangkan kondisi penyebaran dan penanganan.

Sebagai catatan, sebelum PPKM level 4,3,2 diberlakukan, Airlangga Hartarto memang sudah ditunjuk sebelumnya untuk memegang kendali penanganan Covid-19 di Jawa Bali.

Sejak berlakunya PPKM level 4,3,2, perkembangan kasus semakin terkendali. Bahkan pada minggu lalu, pemerintah menurunkan status PPKM level 3 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Selama periode 24 - 29 Agustus misalnya. tren kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 77.344 kasus atau rata-rata 15.468 per hari. Rata-rata kasus harian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode satu minggu sebelumnya yakni 16.760 kasus.

Penurunan juga terjadi pada angka kematian di mana sepekan lalu rata-rata kasus kematian mencapai 831 orang per hari. Ini jauh berbeda dari rata-rata kasus harian selama periode 17 - 23 Agustus yang mencapai 1.197 orang.

Dengan data-data di atas, maka wajar jika penerapan PPKM dalam beberapa minggu terakhir cukup efektif dalam menekan kasus. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan pun sampai-sampai memuji habis Jokowi.

"Kepemimpinan pak Jokowi efektif, pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet. Kepemimpinan dan keputusan bapak cocok untuk rakyat kita," kata Prabowo dalam pertemuan antara pimpinan partai koalisi di Istana Negara akhir pekan lalu.

"Tim kita saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita tujuannya baik. Jadi mohon bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track," tegas Prabowo.