Pabrik Beri Aba-Aba akan Naikkan Harga Mobil Baru Bulan Depan

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
19 August 2021 15:35
Calon pembeli melihat mobil baru di Showroom Suzuki di Kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (16/2/2021). Pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) atau pajak 0%. Insentif tersebut terbagi menjadi tiga tahap yang akan dievaluasi per tiga bulan. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Program pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100% akan berakhir di akhir Agustus 2021 bila tak diperpanjang. Artinya, mulai September - Desember harga mobil yang menerima insentif ini hanya mendapat diskon PPnBM 25%.

Ada 29 jenis kendaraan produksi dalam negeri yang menerima manfaat ini, mulai dari Yaris, Vios, Sienta, Innova, Fortuner, Xenia, Avanza, Daihatsu Grand, Daihatsu Luxio, Terios, Toyota Rush, Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Xpander, Xpander Cross, Livina, Brio RS, Mobilio, BRV, CRV, HRV, Honda City Hatchback, New Ertiga, Suzuki XL, Wuling Confero.

Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto menjelaskan dampak bila insentif ini tidak diperpanjang maka harga beli mobil baru akan naik untuk 29 kendaraan yang terdaftar di atas. Dorongan penjualan juga akan semakin kecil, karena harga tidak lagi terdiskon secara signifikan.


"Jadi yang siap-siap mau membeli bisa jadi tidak beli. Angka penjualan yang tadinya 75 - 80 ribu unit per bulan bisa kembali turun ke 60 ribu," jelasnya dalam, Webinar Gaikindo 'Evaluasi Dampak Insentif PPnBM DTP', Kamis (19/8/2021).

Selain itu menurut Jongkie, penerimaan pemerintah dari pajak PPN dan PKB, dan BKNB juga akan menurun. Padahal penerimaan negara dari tiga sektor pajak ini meningkat seiring dengan naiknya angka penjualan mobil. Bahkan pada bulan Maret - Juni 2021 meningkat dua kali lipat jika dibandingkan periode sama tahun 2020.

"Dari aturan ini yang tidak diterima oleh pemerintah hanya PPnBM saja. Jadi simpel begini, dari penjualan mobil 50 ribu per bulan penjualan, sekarang penjualan 80 ribu unit per bulan. Penerimaan PPN-nya lebih tinggi yang mana? Dari 50 ribu atau 80 ribu. Itu penerimaan pemerintah pusat. Belum PPh, dari pabrik komponen, diler membayar PPh, dan PPN," jelasnya.

"Begitu juga dengan pemerintah daerah, yang kecipratan dari biaya balik nama, oleh DKI ditetapkan 12,5%, PKB 2,5%, dari setiap penjualan mobil untuk STNK harus membayar itu sangat besar jumlahnya yang diterima pemda," tambahnya.

Jongkie mengatakan penerimaan pemerintah meningkat dengan diterapkan aturan PPnBM DTP sejak Maret 2021. Jika pemerintah membutuhkan penerimaan lebih seharusnya bisa melanjutkan kebijakan  diskon PPnBM 100% sampai akhir tahun.

"Pemerintah butuh pemasukan, tapi lebih bagus dijalankan terus (PPnBM DTP) supaya ada peningkatan pemasukan dan PPN. Diberlakukan lagi awal tahun depan lah," jelasnya.

Peneliti Institute for Strategic (ISI) Luky Djani mengatakan insentif PPnBM berpotensi mendatangkan pendapatan negara mencapai Rp 5,17 triliun yang berasal dari PPN, PKB dan BBNKB. Sementara potensi kehilangan yang tidak didapat dari PPnBM sebesar Rp 2,3 triliun.

"PPnBM memiliki risiko potensi hilangnya penerimaan, tapi juga potensi penerimaan negara yang besar," jelasnya.

ISI merekomendasikan pemerintah melanjutkan program PPnBM DTP sampai 100%. Hal ini karena dinilai membantu percepatan pemulihan nasional. Perpanjangan insentif ini juga dapat membantu konsumen yang menunda pembelian akibat pendeknya durasi program, pasalnya banyak pembelian yang tertunda atau inden akibat kendala produksi imbas pandemi.


[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading