Gubernur Riau Wanti-Wanti Produksi Rokan Gak Mirip Mahakam

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina Hulu Rokan, afiliasi PT Pertamina (Persero), mulai hari ini, Senin (09/8/2021), mengelola blok minyak terbesar kedua di negara ini, yakni Blok Rokan di Riau.

Ini dilakukan setelah Kontrak Kerja Sama (PSC) Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Blok Rokan tidak diperpanjang pemerintah dan berakhir kemarin, Minggu, 8 Agustus 2021.

Adapun seremoni alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PHR dilakukan sekitar pukul 00:14 WIB tengah malam dini hari tadi, dengan disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, Wakil Menteri I Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Nugraha Mansury, Gubernur Riau serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Riau Syamsuar turut mengucapkan apresiasi kepada PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang sudah mengembangkan Blok Rokan selama ini, tepatnya sekitar 97 tahun lamanya.

Namun di sisi lain, dia mewanti-wanti Pertamina supaya pengelolaan Blok Rokan tidak mengalami kejadian seperti halnya produksi migas di Blok Mahakam, Kalimantan Timur.

"Kepada PT CPI, kami lepas dengan senyum dan tanda cinta. Kepada PHR, kami ucapkan selamat datang yang diberi amanah untuk mengelola Blok Rokan. Mudah-mudahan tidak sama dengan dengan Blok Mahakam di Kalimantan," katanya dalam acara "Serah Terima WK Rokan", Senin (09/08/2021) dini hari tadi.

Syamsuar memang tidak menjelaskan secara gamblang maksud dari harapan agar Blok Rokan jangan sampai terjadi seperti yang dialami Blok Mahakam. Namun berdasarkan catatan CNBC Indonesia, yang dimaksud Gubernur Riau ini bisa bermakna "peringatan" agar produksi Blok Rokan tidak anjlok setelah dikelola oleh Pertamina, seperti halnya yang terjadi pada Blok Mahakam, Kalimantan Timur.

Sebelum dikelola Pertamina Hulu Mahakam (PHM) pada 1 Januari 2018, Blok Mahakam dikelola oleh raksasa migas asal Prancis, yakni Total E&P Indonesie. Berdasarkan data SKK Migas, pada 2017, saat tahun terakhir Total E&P Indonesie mengoperasikan Blok Mahakam, realisasi penyaluran (lifting) gas masih mencapai 1.286 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Namun, pada 2018 ketika telah dikelola PHM, lifting gas anjlok menjadi di bawah 1.000 MMSCFD, tepatnya sebesar 832 MMSCFD atau 75% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 1.110 MMSCFD.

Oleh karena itu, transisi Blok Mahakam ini juga menjadi pelajaran bagi perusahaan migas maupun SKK Migas untuk menciptakan masa transisi yang baik dan tidak berdampak pada anjloknya produksi migas di blok tersebut.

Kembali ke pidato Gubernur Riau, Syamsuar juga mengungkapkan beberapa tuntutan kepada Pertamina dalam pengelolaan Blok Rokan ini. Tuntutan tersebut mulai dari pemberian kontribusi hasil pengelolaan kepada pendapatan negara dan daerah hingga komitmen untuk pemberian hak partisipasi (Participating Interest/ PI) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 10%.

"BUMD berhak atas 10% PI atas keputusan Menteri ESDM. Artinya, proses pengalihan 10% Blok Rokan harus segera dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya," ungkapnya.

Selain itu, dia meminta Pertamina untuk melibatkan perusahaan lokal dalam pengembangan wilayah kerja ini, baik kerja sama dalam bentuk barang, jasa hingga ketenagakerjaan.

Lalu, Syamsuar juga meminta permasalahan tanah yang terkontaminasi juga bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dia juga mengajak Pertamina untuk melibatkan Pemerintah Daerah, masyarakat sekitar, dan pihak yang berwenang dalam menangani masalah ini.

Menurut Syamsuar, Pemda Riau juga sedang bekerja keras mengejar ketertinggalan dari bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, hingga kesehatan. Selain itu, infrastruktur daerah juga masih perlu ditingkatkan. Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Riau 5,13% pada kuartal II 2021 dan berdasarkan PDRB atas dasar harga yang berlaku.

"Merupakan urutan keenam di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi Q2 5,12%, sedangkan tanpa migas 7,40%. Oleh karena itu, kami harapkan adanya sinergi dari stakeholder terkait dalam pembangunan daerah," jelasnya.