Bareng Pertamina, BPPT Rilis 2 Stasiun Charging Mobil Listrik
Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meluncurkan 2 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) berlokasi di Lenteng Agung dan MT Haryono, Jakarta. SPKLU ini merupakan kerja sama antara BPPT dengan PT Pertamina (Persero).
Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan, BPPT akan terus memberikan kontribusi untuk mendukung berkembangnya ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Dia mengatakan, potensi mobil listrik di 2021 mencapai 125.000 unit dan motor 1,34 juta unit.
"Sementara secara global jumlah mobil listrik, bus, truk berat mencapai 145 juta pada akhir dekade ini tau pada tahun 2030, demikian yang dikatakan IEA (International Energy Agency) pada maret 2021 lalu," paparnya dalam acara peluncuran "SPKLU BPPT-Pertamina", Kamis (05/08/2021).
Lebih lanjut dia mengatakan, beberapa upaya dalam mengurangi emisi karbon telah dilakukan oleh Indonesia dan negara lain di dunia. RI sebagai bagian dari ASEAN, imbuhnya, sudah sepakat meratifikasi Paris Agreement.
"Kami melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi perubahan iklim di bawah cetak biru komunitas budaya ASEAN tahun 2025. Mempromosikan efisiensi dan konservasi energi rendah karbon adalah salah satu fungsi kendaraan listrik basis baterai," tuturnya.
Proyeksi kebutuhan listrik menurutnya juga mempertimbangkan aksi-aksi mengantisipasi perubahan iklim, khususnya di sektor transportasi dengan peningkatan jumlah kendaraan berbasis energi hijau.
"Implementasi KBLBB akan menurunkan impor bensin dari sebesar 51 juta barel 2020 dan 373 juta barel pada 2050. Dengan asumsi harga impor bensin yang digunakan Rp 15 ribu, maka potensi penghematan devisa dari penurunan impor bensin ini adalah US$ 5,86 miliar atau Rp 87,86 triliun," paparnya.
Akan tetapi masuknya kendaraan listrik akan menaikkan impor liquefied natural gas (LNG) untuk sektor pembangkit listrik.
"Adanya kenaikan impor LNG, maka potensi penurunan defisit neraca perdagangan migas jadi lebih kecil yaitu US$ 78,42 miliar di 2050," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, transisi energi adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, pihaknya akan terus memberikan dukungan pada program-program pemerintah terkait ini.
"Pemerintah telah tetapkan target zero emission di 2060 dan target penurunan karbon 29% di 2030. Pemerintah telah menetapkan grand strategi energi nasional," paparnya.
Nicke mengatakan, sektor transportasi harus segera menerapkan elektrifikasi, oleh karena itu Pertamina bekerja sama dengan semua pihak. Soal kerja sama dengan BPPT, dia sebut ada 3 lokasi yang dikerjasamakan, dan 2 diantaranya sudah operasi.
"Alhamdulillah sudah operasi, kami urus izin, sehingga 2 lokasi sudah bisa dioperasikan dan bisa digunakan gratis dan komersial saat perizinan sudah selesai," ungkapnya.
[Gambas:Video CNBC]
Mobil Listrik Ngegas, Impor Bensin Bisa Turun 373 Juta Barel!
(wia)
