96% Warga Jabodetabek Ingin Integrasi Pembayaran Transportasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Mayoritas penduduk di DKI Jakarta dan sekitarnya menginginkan tarif transportasi umum yang terintegrasi. Saat ini pembayaran antarmoda transportasi di ibu kota masih terpisah-pisah.

Hal tersebut terungkap dalam hasil survei Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang disampaikan oleh Ketua DTKJ Haris Muhammadun dalam Forum Group Discussion 3 Pilar Integrasi dengan tema Masa Depan Transportasi Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Menurut survei, sebanyak 96,1% responden setuju dengan rencana pengintegrasian tarif sejumlah transportasi umum di Jakarta. Hanya 3,9% responden yang mengaku tidak setuju integrasi tarif.

"Ternyata masyarakat kita sudah pengen sama dengan masyarakat kota dunia lainnya," ujar Haris.

Baca: Sejarah Transportasi DKI, Dari Kuno Jadi Secanggih Singapura

Dalam survei tersebut juga terungkap bahwa mayoritas atau 54,8% responden memilih tarif maksimal kurang dari Rp 10.000. Sementara sebanyak 30,7% memilih tarif antara Rp 10.000 sampai Rp 15.000.

Berikutnya, sebanyak 9,3% responden rela mengeluarkan uang Rp 15.000 sampai Rp 20.000 untuk sekali perjalanan transportasi yang terintegrasi.

Sebagai informasi, DKI Jakarta akan memulai integrasi sistem pembayaran dalam transportasi umum. Bagi masyarakat, mereka akan mendapatkan berbagai kemudahan, keamanan, kenyamanan, kecepatan, serta tarif terjangkau untuk menggunakan antarmoda transportasi umum.

Selanjutnya, bagi perusahaan operator manfaatnya adalah dapat meningkatkan jumlah penumpang, bisnis proses yang dijalankan menjadi lebih efektif dan efisien, pengelolaan aset lebih efisien, serta seamless transaction. Bagi pemerintah sendiri adanya intergrasi ini akan menghasilkan kebijakan penerapan tarif yg tepat sasaran, mengurangi subsidi jangka panjang, mengurangi kemacetan, serta memperbaiki kualitas udara ibukota.

Tidak berhenti sampai ke integrasi transportasi, nantinya Jakarta akan memiliki transportasi umum yang terintegrasi secara sistem. Hal ini akan dilakukan di fase kedua yakni pada Maret 2022 melalui penerapan Mobility as a Service (MaaS). Layanan ini akan memberikan rekomendasi dan estimasi perjalanan bagi pengguna transportasi umum melalui Aplikasi JakLingko.

Nantinya lewat Aplikasi JakLingko akan diperluas integrasi nya dengan moda transportasi lain seperti ojek online, taxi online, pariwisata, tempat kuliner, dan ada berbagai diskon yang menarik yang bisa dimanfaatkan. Ahmad mengatakan dengan mengintegrasikan moda transportasi dan sistemnya, maka seperti layaknya negara maju yang dijadikan benchmark yakni Inggris, Korea Selatan, dan Hong Kong.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anies Serap Aspirasi dalam Kebijakan Transportasi Jakarta