Cara RI Undang Investor Garap Harta Karun Energi Top 2 Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Namun sayang pemanfaatannya belum optimal.

Dari sumber daya panas bumi sebesar 23.965,5 Mega Watt (MW), pemanfaatan untuk Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) hingga 2020 baru mencapai 2.130,7 MW atau 8,9% dari sumber daya panas bumi yang ada.

Oleh karena itu, pemerintah pun terus mencari berbagai cara agar harta karun terbesar kedua dunia ini bisa ditingkatkan pemanfaatannya, termasuk cara menarik minat investor untuk berinvestasi di sektor panas bumi ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah memberikan berbagai insentif demi mendorong investasi di sektor panas bumi.

"Tax allowance, tax holiday, fasilitas bea masuk, dan pembebasan pajak nilai tanah," papar Arifin dalam acara "10th ITB International Geothermal Workshop 2021", Senin (26/07/2021).

Selain memberikan berbagai macam insentif, pemerintah juga memiliki strategi dalam meningkatkan daya saing panas bumi. Pertama, dengan meningkatkan kualitas data panas bumi melalui pengeboran panas bumi yang turut dilakukan pemerintah (government drilling).

"Improve data melalui government drilling, bekerja sama dengan Badan Geologi dalam meningkatkan kualitas data panas bumi," ujarnya.

Kedua, optimalisasi pemanfaatan pendanaan Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM). Arifin menyampaikan, telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merevisi PMK 62 Tahun 2017 yang mengatur penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP).

"Ini sebagai jaminan dana GREM untuk kredit Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," imbuhnya.

Selanjutnya, optimalisasi wilayah kerja panas bumi (WKP) existing melalui pengembangan pembangkit skala kecil dan menggunakan kelebihan uap atau panas bumi berlebih.

Pemerintah melalui Badan Geologi segera melakukan pengeboran eksplorasi sumur panas bumi di dua wilayah kerja panas bumi (WKP), yakni di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, dan Nage di Nusa Tenggara Timur.

Harris, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, sempat mengatakan dua wilayah kerja panas bumi tersebut dijadwalkan mulai dilakukan tajak sumur pengeboran pada Juli 2021 mendatang.

"Dengan government drilling setidaknya risiko di eksplorasi sudah diminimalisir karena kita tahu bahwa sebelum eksplorasi risiko masih 95%," ungkapnya dalam Energy Corner "Harta Karun Terbesar yang Diabaikan" CNBC Indonesia, Senin (14/06/2021).

Menurutnya, dengan ikut sertanya pemerintah dalam melakukan aktivitas pengeboran eksplorasi, maka 50% risiko akan turun. Pada akhirnya, imbuhnya, harga diperkirakan bisa turun sekitar 2,5 sen dolar per kilo Watt hour (kWh). Saat ini harga listrik panas bumi masih di kisaran belasan sen dolar per kWh.

"Dengan mitigasi-mitigasi lain ketika sudah dilakukan eksplorasi, ada feasibility study risiko turun jadi 50%, mungkin variasi turunnya setengah, bisa turun 2 sen atau 2,5 sen (dolar per kWh) kita harapkan dengan government drilling ini," tuturnya.