Kalau PPKM Level 4 Diperpanjang, PDB RI Diramal 3%-3,5% Saja

Jakarta, CNBC Indonesia - Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 akan berdampak pada penurunan aktivitas konsumsi dan menghantam berbagai sektor perekonomian.

Menurut SVP Economist Bank Permata Josua Pardede, hal itu akan berimbas kepada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini. Awalnya, Ia memprediksi ekonomi RI akan bertumbuh di kisaran 3,8% sebagai baseline.

"Beberapa sektor ekonomi ini juga masih terpukul ... ini juga kita perkirakan memang ini akan berimbas kepada penurunan proyeksi kami pun juga di tahun ini, pergerakan akan berada di kisaran 3%-3,5%," ujarnya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia seperti dikutip, Minggu (25/7/2021).

Baca: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Pak Jokowi Jadi Longgarkan PPKM?

Tetapi, Josua mengatakan hal ini bergantung kepada kecepatan pemulihan ekonomi pasca gelombang kedua pandemi Covid-19. Contohnya seperti India, yang mencatat penurunan mobilitas setelah penerapan lockdown. Josua menyebut, setelah kasus Covid mulai melandai, aktivitas ekonomi turut cepat pulih.

"Kita harapkan bahwa angka di bulan Agustus dan September ini akan terus membaik, sehingga akan berlanjut lagi nanti di kuartal IV," katanya.

Untuk tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi RI di kuartal I-2021 terkontraksi minus 0,74%. Sementara itu untuk kuartal II-2021, Josua memperkirakan akan berada di kisaran 6% hingga 6,5%. Selain itu, Josua memperkirakan pertumbuhan akan mencapai 2,75% hingga 3,25% di kuartal III-2021, dan 4,5% hingga 5% di kuartal IV.

"Jadi secara keseluruhan, tadi akan berada di rentang 3,0% hingga 3,5%," ujar Josua.

Baca: Kirim Bansos, Mensos Risma: Kemampuan Pemerintah Terbatas

Ekonom UGM Sri Adiningsih mengatakan, kebijakan PPKM baik darurat maupun level 4 sangat berdampak besar sektor usaha ritel. Selain besar, dampak negatifnya juga luas ke sektor lainnya.

"Ke ritel itu multiplier effect-nya besar ya," ujarnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia yang dikutip Minggu (25/7/2021).

Menurut Sri Adiningsih, jika pengetatan mobilitas dilakukan hingga penutupan pusat perbelanjaan seperti mall dan toko ritel lainnya, maka akan menekan banyak sektor. Mulai dari karyawan, supplier, logistik hingga perusahaan sendiri. Tak hanya itu, dampak buruknya juga terlihat di perekonomian yang ada di sekitar usaha ritel tersebut.

"Karena misalnya ritel katakanlah ada supermarket, ada toko sekitarnya aja ada ekonomi bergerak kalau (mall-nya) berkembang. Kalau dia tutup sekitarnya turun," jelasnya.

"Juga kalau bicara di satu mall dan supermarket, itu kan karyawannya tentunya saja kena dampaknya, kemudian dalam bisnisnya, tapi juga ada supplier, ada juga logistik dan ke perusahaan. Dampaknya besar sekali ke masyarakat yang tergantung di dalamnya dan termasuk yang ada di sekitarnya," imbuhnya.

Oleh karena itu, Sri Adiningsih berharap meski pengetatan dilakukan, tapi pusat perbelanjaan tetep dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebab, mengatasi pandemi adalah prioritas dan disamping itu ekonomi juga perlu diselamatkan.

"Dalam situasi saat ini masalah pandemi ini perhatian kita dan oleh karena itu kita jaga agar pandemi dapat diatasi dengan baik. Meski demikian beberapa aktivitas ekonomi bisa mulai dibuka dengan terapkan protokol kesehatan," kata Sri Adiningsih.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Muncul (Lagi) Daerah PPKM Level 4 di Jawa-Bali, Nih Daftarnya