Soal Perpanjangan PPKM Darurat, Jokowi: Jangan Sampai Keliru!

dob, CNBC Indonesia
17 July 2021 16:29
Presiden RI pada Ratas Evaluasi PPKM Darurat, Istana Merdeka, 16 Juli 2021. (Dok: Biro Pers - Sekretariat Presiden)
Foto: Presiden RI pada Ratas Evaluasi PPKM Darurat, Istana Merdeka, 16 Juli 2021. (Dok: Biro Pers - Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Evaluasi PPKM Darurat di Istana Merdeka pada Jumat (16/7/2021).

Dalam pengantarnya, Jokowi memberikan beberapa arahan seperti vaksinasi sampai efektivitas penyekatan pada PPKM darurat. Adapun poin penutup yang disampaikan Presiden adalah apakah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak?

"Ini Pertanyaan masyarakat sekarang ini ada satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM Darurat ini akan diperpanjang tidak?," ujar Jokowi.

Jokowi memberikan pesan apabila diperpanjang harus diperhatikan sampai kapan kebijakan ini dilanjutkan. "Ini betul sensitif, harus diputuskan dengan pemikiran jernih, jangan sampai keliru," pesan Jokowi.

Kabarnya, pengumuman mengenai perpanjangan PPKM Darurat akan dilakukan sore ini pada konferensi pers di Kemenko Marves, pukul 17.15 WIB.

Namun, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli 2021 dari seharusnya berakhir 20 Juli 2021.

"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM," kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman, Jumat (16/9/2021) dikutip dari detikcom.

Ia mengatakan dengan adanya perpanjangan PPKM Darurat ini, Jokowi menyampaikan ada beberapa risiko. Di antaranya yang dia sebut yakni terkait bantuan sosial atau bansos.

"Perpanjangan ini memang banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya seimbang, bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial," katanya.

Muhadjir menyebut pemerintah tidak bisa memikulnya sendiri soal bansos. Dia meminta semua pihak saling gotong royong, termasuk pihak universitas juga diminta untuk membantu.

"Karena itu bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong masyarakat," katanya.

"Termasuk civitas akademika UGM di bawah Pak Rektor saya mohon gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini," ujarnya.

Ia juga ingin masyarakat bisa memupuk kesadaran untuk saling jaga dan membantu sesama.

"Saling bantu saling bergandeng tangan mengulurkan tangan termasuk sedekah masker. Karena bagaimanapun masyarakat di bawah, masker barang yang mahal, tidak mungkin kita meminta kesadaran tanpa upaya kita membantu mereka," katanya.


(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jadi 'Paspor' Perjalanan, Surat Vaksin Rawan Dipalsukan!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular