Alternative Minimum Tax

Dear Bu Sri Mulyani, Perusahaan Rugi Bisa Dipajaki Asalkan..

News - Arif Gunawan, CNBC Indonesia
05 July 2021 07:40
Menteri Keuangan Sri Mulyan dalam sambutan acara

Jakarta, CNBC Indonesia - Negara-negara dunia, termasuk Indonesia, sepakat mengenakan tarif pajak minimum (global minimum tax) sebesar 15% bagi perusahaan digital seperti Google dan Netflix. Masih perlukah wacana pajak bagi perusahaan rugi di Indonesia diimplementasikan?

Adalah Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang mengumumkan kesepakatan tersebut pada Jumat (2/6/2021) di Paris, Prancis. Bagi Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS), kesepakatan itu dinilai sebagai kemenangan Presiden Joe Biden yang telah lama berusaha menyetop praktik penghindaran pajak perusahaan digital yang beroperasi lintas negara.

Ini merupakan terobosan pajak terbesar di tingkat global-setidaknya dalam 1 abad terakhir. Jika 130 negara yang mewakili 90% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia itu telah merevisi sistem pajak mereka sesuai cetak biru OECD tersebut, maka mereka berpeluang mendapat pemasukan pajak baru, dengan tanpa harus berebut banting tarif dengan negara lain.


Secara bersamaan, di Indonesia muncul rencana pengenaan pajak minimum (alternative minimum tax/AMT) bagi perusahaan yang mengaku rugi tapi masih ekspansif. Alasannya demi meningkatkan penerimaan negara dan menekan penghindaran pajak lewat transfer pricing.

Berdasarkan paparan Rapat Kerja (Raker) antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Badan Anggaran (Banggar) DPR, pada Senin (31/5) lalu, AMT disebutkan akan dikenakan bagi wajib pajak (WP) Badan, alias perusahaan.

Skema pungutan pajak korporasi itu merupakan respons pemerintah atas fenomena penghindaran pajak yang marak dilakukan oleh perusahaan. "Kita akan melakukan alternative minimum tax approach supaya compliance menjadi lebih bisa diamankan," kata Menkeu beberapa waktu lalu.

Sebagaimana ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, perusahaan yang rugi memang tidak dikenakan pajak penghasilan. "WP Badan yang melaporkan rugi secara terus-menerus meningkat 8% pada 2012 dan naik menjadi 11% pada 2019," jelas Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (28/6/2021).

UN Trade mengungkapkan bahwa 60-80% dari situ merupakan transaksi afiliasi yang beroperasi di perusahaan multinasional. Untuk kasus di Indonesia, sebanyak 37%-42% dari PDB dilaporkan sebagai transaksi afiliasi di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) WP Badan.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan praktik demikian memicu kerugian negara di seluruh dunia sebesar US$ 100 miliar hingga US$ 240 miliar per tahun. "Setara dengan 4%-10% penerimaan PPh Badan global, menurut OECD," ujar Sri Mulyani.

Halaman Selanjutnya >> Insentif Wajib Ada

Insentif Wajib Ada
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading