Satgas: Tingkatkan Pembentukan & Kinerja Posko Covid Daerah

Jakarta, CNBC Indonesia - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan di masa pandemi ini penanganan hingga tingkat terkecil dibutuhkan agar bisa lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Saat ini seluruh pemerintah daerah tengah mengupayakan pola penanganan yang terbaik disesuaikan dengan karakter wilayahnya masing-masing melalui PPKM Mikro.

Infrastruktur yang dimiliki oleh PPKM Mikro yaitu posko dengan fungsi dan keberagaman unsur yang terlibat menjadi modal penting dalam pelaksanaan yang efektif. Cara melihat besaran masalah ini menjadi faktor penting dalam menentukan penanganan yang efektif dan tepat sasaran.

"Seperti contohnya pada kepatuhan memakai masker di Jawa Barat, jika dilihat di tingkat kab/kota hanya 2 kab/kota yang kepatuhannya rendah. Angka ini terlihat kecil, namun jika dilihat hingga tingkat kelurahan, ternyata sebanyak 451 kelurahan memiliki kepatuhan rendah," jelas Wiku dalam siaran resminya, Selasa (29/6/2021).

Dia menegaskan hal ini harus diperhatikan oleh provinsi yang menyumbangkan kenaikan kasus tertinggi, agar terus memantau kabupaten/kota-nya dalam menginstruksikan desa/kelurahan di bawahnya untuk meningkatkan pembentukan dan kinerja posko. Akan sangat baik bila antar posko saling bertukar informasi dan belajar dari pelaksanaan fungsi posko yang telah berjalan optimal di berbagai kabupaten/kota.

Baca: Pakai Masker Dobel Jangan Sembarangan, Simak Caranya!

Jika dilihat secara nasional, jumlah posko terbentuk terus mengalami peningkatan. Selama 8 minggu terakhir, jumlah posko bertambah 1.166 dari yang sebelumnya 18.516, menjadi 19.682 posko.

Pada lima provinsi penyumbang kasus positif tertinggi, hanya DKI Jakarta yang seluruh kelurahannya telah membentuk posko. Peningkatan ini dikejar oleh DKI pada satu minggu terakhir, dengan kenaikan hingga 38,58% sehingga pembentukan posko di DKI Jakarta sudah mencapai 100%.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi kedua dengan cakupan pembentukan posko tertinggi yaitu sebesar 89,61%. Namun penambahan poskonya cenderung stagnan selama 8 minggu terakhir, dengan rata-rata penambahan posko mingguannya tidak lebih dari 1%. Padahal menurutnya, DIY dapat mengejar pembentukan posko pada 10,49% kelurahan yang belum melakukannya

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan cakupan pembentukan posko yang masih rendah, yaitu kurang dari 60% kelurahannya yang sudah membentuk posko. Penambahan rata-rata mingguannya juga tidak lebih dari 1% pada 8 minggu terakhir. Hal ini menyebabkan masih adanya sekitar 50-60% kelurahan di tiga provinsi ini yang belum membentuk posko.

Perkembangan pembentukan posko yang lambat menurutnya tidak dapat ditoleransi, karena pandemi membutuhkan penanganan yang cepat. Keberadaan posko menjadi infrastruktur yang dibutuhkan agar PPKM Mikro dapat berjalan efektif. Dia mengingatkan pengendalian bencana seperti pandemi ini berkejaran dengan waktu, maka semakin cepat dan tepat penanganan, maka situasi akan semakin dapat terkendali.

"Dimohon kepada seluruh provinsi ini untuk kembali aktif dalam membentuk posko pada kelurahan-kelurahan yang belum memiliki posko sehingga pelaksanaan PPKM Mikro dapat berjalan dengan efektif," ungkap Wiku.

Lebih lanjut, Wiku menjelaskan bahwa berdasarkan kinerja posko yang dilaporkan, edukasi dan sosialisasi 3M menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh anggota posko, disusul pembagian masker dan penegakan disiplin. Perlu menjadi perhatian bahwa penyemprotan disinfektan, pembubaran kerumunan, menegur kegiatan kerumunan, dan melakukan tracing implementasinya masih rendah yaitu di bawah 1% dari kegiatan yang telah dilakukan.

Kegiatan-kegiatan yang justru penting ini harus segera dilakukan oleh posko masing-masing daerah, utamanya pada 5 Provinsi penyumbang kasus tertinggi ini.

"Segera bentuk posko pada desa dan kelurahan yang belum membentuk, serta pastikan empat fungsi posko berjalan dengan maksimal karena posko yang berfungsi optimal akan sangat berdampak dalam menekan dan menurunkan kasus," jelas Wiku.

Adanya keterlibatan unsur-unsur masyarakat dalam pelaksanaan fungsi Posko juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Jumlah babinsa, bhabinkamtibmas, tim medis, relawan dan tokoh masyarakat yang terlibat komposisinya sesuai dengan kebutuhan dan melakukan tugasnya masing-masing.

"Apabila kita lengah, maka butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki keadaan, karena berkaca dari pengalaman sebelumnya bahwa fenomena lonjakan kasus baru bisa kembali terkendali setelah 6-7 minggu setelahnya," kata dia.

Baca: Beredar Kabar! 1 Juli 2021 PPKM Darurat Indonesia Berlaku

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Satgas: Kepatuhan Prokes Rendah Picu Peningkatan Kasus Covid