Pakar Desak Lockdown, Opsi PPKM Darurat di RI Mencuat
Foto: Infografis/Mutasi "Eek" Masuk Indonesia/Edward Ricardo
Jakarta, CNBC Indonesia- Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan penguncian alias lockdown terhadap sejumlah wilayah yang mengalami ledakan kasus Covid-19.
"Lockdown sebelum terlambat. Negara wajib lindungi rakyat baik kesejahteraannya, kesehatannya dan jiwanya," ujar Dicky, Selasa (29/6/2021).
Namun, di tengah desakan untuk lockdown ini, ada sebuah opsi kebijakan yang menguat, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Dikutip dari detikcom, opsi PPKM Darurat dikabarkan sudah sampai ke istana. Opsi ini masih dikaji, baik dari diksi penamaan maupun substansi ketentuan-ketentuan di dalamnya.
Sebelumnya, Dicky Budiman menilai kasus Covid-19 di RI masih belum mencapai puncaknya dan diperkirakan terus bertambah hingga Juli mendatang. Dia menilai dalam masa ini pemerintah harus lebih gencar melakukan pelacakan kasus dan testing, sesuai dengan peningkatan kasus.
Di samping itu, harus disiapkan opsi pembatasan mobilitas masyarakat untuk menekan kasus, hingga mempersiapkan rumah sakit darurat.
"Sekarang pun Rumah Sakit kita sudah tidak mampu, makanya sudah waktunya membuat RS Darurat, dengan tenda-tenda IGD yang dilakukan sekarang secara cepat. Khususnya di Jawa," kata Dicky kepada CNBC Indonesia, Jumat (25/06/2021).
Apalagi, dia menilai saat jumlah kasus yang tercatat secara resmi tidak mewakili angka sebenarnya. Artinya jumlah pasien yang akan diterima oleh RS kemungkinan bisa lebih banyak dibandingkan yang diperkirakan, jika menggunakan data resmi.
"Penambahan kapasitas RS iya harus dilakukan, menurut saya harus mempersiapkan RS darurat untuk mengurangi beban. Setidaknya sampai Juli disiapkan karena ini potensi lonjakan kasusnya sangat jelas," ujarnya.
"Jumlah sebenarnya bisa lebih besar, bisa 50 ribuan tergantung jumlah yang dites," tambah Dicky.
Dia mengingatkan selain pembatasan mobilitas dan penambahan kapasitas rumah sakit, pemerintah harus melakukan 3T (test, trace, treatment). Jika ada satu kasus positif maka harus ada 20 orang yang ditelusuri dan tes, jika ada 10 ribu orang positif maka harus melakukan pengetesan sebanyak 200 ribu.
"Jangan hanya segini-gini saja tesnya, kita sudah banyak PR yang ga dilakukan. Kalau tidak bisa lockdown, tesnya jangan cuma segini, harus meningkat sesuai peningkatan kasusnya. Lonjakan ini yang kontribusi dari testing yang tidak maksimal," tegasnya,
Lonjakan kasus baru Covid-19 belakangan ini membuat kasus aktif atau pasien yang membutuhkan perawatan pun bertambah. Pada Jumat (25/06/2021) jumlah kasus aktif bertambah 9.893 sehingga totalnya 181.435 orang.
Jumlah kasus aktif ini pun memecahkan rekor dari angka tertinggi sebelumnya yang tercatat 5 Februari sebanyak 176.672 orang. Tingginya kasus aktif ini pun menambah beban bagi fasilitas kesehatan, terutama jika pasien yang terpapar virus ini menunjukan sedang hingga gejala berat. Akibatnya, lonjakan kasus ini juga berimbas pada meningkatnya tingkat keterisian di tempat tidur rumah sakit.
Membludaknya jumlah pasien yang harus mendapatkan perawatan ini, membuat Kementerian Kesehatan menambah kapasitas tempat tidur di sejumlah rumah sakit.
Dalam periode 13-25 Juni 2021, kasus Covid-19 di tanah air bertambah 171.377 orang yang didominasi oleh tiga provinsi yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. DKI Jakarta selama periode ini bertambah 56.094 orang, Jawa Barat bertambah 32.830, dan Jawa Tengah bertambah 28.831 orang.
[Gambas:Video CNBC]
Ini 45 Daerah 'Bahaya' Covid-19 dan Harus PPKM Darurat
(dob/dob)
