Waspada, Kasus Baru Covid RI Bisa 30.000/Hari! Apa Solusinya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia kembali melonjak pada Senin (28/6/2021). Hari ini terdapat 423 kasus kematian akibat Covid-19, dengan 20.694 kasus baru berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Pemerintah harus bergerak, utamanya perketat perbatasan!

Besarnya korban jiwa ini terjadi di tengah makin kewalahannya pelayanan kesehatan bagi penderita akut. DKI Jakarta sebagai provinsi dengan jumlah terbanyak kasus Covid-19 kini mencatatkan BOR sebanyak 93%.

Menurut Linda V. Green, dalam laporan riset "How Many Hospital Beds?" di jurnal layanan kesehatan Inquiry (2002), tingkat keterisian ranjang rumah sakit yang optimal adalah 85%. Lebih dari itu dinilai rawan. Oleh karenanya, DKI bisa dibilang mengalami krisis layanan kesehatan.

Sementara, risiko penyebaran Covid-19 masih tinggi karena pemerintah belum mau menarik tuas rem dengan membatasi ketat aktivitas sosial dan ekonomi (lockdown parsial) seperti disarankan Organiasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat terburuk kasus Covid di kawasan Asia Tenggara, dengan angka kematian terburuk, kasus baru terbanyak, dan kasus aktif termasif. Mau bilang 'wajar' karena kita negara berpenduduk terpadat? Tengoklah rasio kematian, yang kini di angka 2,69% atau terburuk di Asia Tenggara dan lebih buruk dari rerata dunia (di angka 2,17%).

Berdasarkan model yang disusun Epiforecasts, lembaga penyedia data sumber terbuka (open source) mengenai proyeksi kasus Covid-19 negara seluruh dunia, Indonesia diprediksi mencetak kenaikan kasus ke angka 31.101/hari pada 9 Juli jika tren tidak berubah. Angka tersebut merupakan median (nilai tengah) dari angka tertinggi 44.025 dan terendah di 22.577.

Perhitungan yang disusun oleh tim Center for Mathematical Modelling of Infectius Disease (CMMID) ini memproyeksikan dampak penyebaran virus yang "tertangkap" pada 25 Juni lalu, ketika intervensi pemerintah dalam penanganan pandemi belum banyak berubah.

Singkatnya, mereka menghitung efek penyebaran virus dalam 14 hari sejak tanggal 25 Juni, yang berujung pada proyeksi perubahan angka kasus baru Covid-19 tanggal 9 Juli nanti (sesuai dengan masa inkubasi virus, yakni 14 hari). Parahnya, tingkat reproduksi Covid-19 di Indonesia terhitung di angka 1,3, atau masih invasif (belum terkendali).

"Ini memungkinkan pengampu kebijakan mengkaji efektivitas intervensi yang kini dijalankan, dan akan bermanfaat untuk menentukan apakah penularan akan meningkat ketika intervensi dicabut," ujar Sam Abbott, dalam laporan riset berjudul "Estimating The Time-Varying Reproduction Number of SARS-CoV-2 Using National and Subnational Case Counts."

Lalu apa yang salah dengan penanganan Covid kita? Ribuan triliun dana APBN sudah dialokasikan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperpanjang dan kini "dimikrokan", vaksinasi digencarkan, tetapi kasus Covid-19 terus meningkat dan malah melenggang di atas 2 juta kasus.

Masuknya virus Covid-19 varian delta-yang jauh lebih mudah menular-menjadi biang kerok semua persoalan ini, yang secara bersamaan menunjukkan bahwa Indonesia gagal dalam pengawasan di perbatasan. Protokol kesehatan, pengetesan, perunutan terduga Covid-19, dan vaksinasi menjadi sia-sia jika virus dari luar negeri masih leluasa masuk dan "menggempur."

"Kita sudah mengalami kegagalan dalam upaya cegah tangkal virus-virus yang masuk dari luar ke Indonesia," tegas Kepala Bidang Pengembangan Profesi PAEI Masdalina Pane kepada CNBC Indonesia pada Minggu (20/6/2021).

Indonesia perlu berkaca pada Brunei Darussalam, negara kerajaan di Asia Tenggara yang mencatatkan nol kasus baru dari dalam negeri sejak 6 Mei 2020. Ya, tahun lalu. Ini bukan salah ketik. Sudah setahun terakhir negara tersebut bebas Covid berkat dua hal: ketatnya aturan lockdown pada masa awal pandemi, dan ketatnya pintu perbatasan sampai sekarang.

Pada awalnya di tahun 2020, ketika kasus Covid-19 melonjak, Brunei melarang keras aktivitas kerumunan. Denda Rp 50 juta dan kurungan 6 bulan menanti para pelanggar protokol kesehatan. Berkat kebijakan tersebut, pandemi terkendali dan sejak September 2020 mereka memperlonggar lockdown dan bahkan hingga kini tak mewajibkan pemakaian masker.

Sumber: Worldometers

Sejak Mei 2020, semua kasus baru di Brunei berasal dari luar negeri, sebanyak 115 kasus impor, atau 45% dari total kasus aktif. Terakhir, penderita Covid-19 yakni 'kasus 259' muncul pada 26 Juni kemarin, yakni seorang wanita OTG berusia 39 tahun yang baru pulang dari Indonesia.

Namun, ia tidak memicu penyebaran berkat karantina. Semua pendatang yang hendak masuk ke Brunei wajib dikarantina 14 hari dan baru diizinkan bergabung ke masyarakat setelah terbukti negatif dalam tes PCR. Kini tersisa 11 orang pendatang yang masih menjalani karantina.

Di Indonesia, kita tidak menemukan hal serupa karena pemerintah menetapkan bahwa karantina hanya berlaku 5-12 hari. Padahal, sesuai temuan WHO, virus corona memiliki masa inkubasi 14 hari, sehingga karantina di bawah itu masih rawan memicu penyebaran virus.

Kewajiban karantina juga terkesan tidak serius, terlihat dari beberapa kasus yang sempat mencuat di media massa di mana para turis yang sedang dikarantina justru berpose di tempat umum seperti kolam renang dan bahkan berkeliaran di mall Jakarta.

Kita memang negara besar, jauh lebih besar dari Brunei yang luasnya hanya 0,3% dari daratan Indonesia. Namun, populasi dan sumber daya aparat kita miliki jauh lebih banyak, yakni 1 juta lebih TNI/Polri yang bisa diberdayakan untuk menjaga ketahanan negara dari ancaman virus.

Tidak perlu jauh-jauh menjaga seluruh mall di Tanah Air. Setidaknya, amankan saja pintu-pintu masuk perbatasan kita dan pusat-pusat karantina. Sisanya, aparat sipil dan rakyat baru-membahu menjaga penyebaran virus domestik dengan protokol kesehatan di ruang publik.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(ags/ags)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Yeay! WHO Yakin Pandemi Covid-19 'Musnah' di 2022, Asalkan...