Bali Kritis! 2.000 Kendaraan Pariwisata Sudah Ditarik Leasing

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
28 June 2021 17:10
Umat Hindu Bali gelar ritual upacara Melasti. (AP/Firdia Lisnawati)
Foto: Umat Hindu Bali gelar ritual upacara Melasti. (AP/Firdia Lisnawati)

Jakarta, CNBC Indonesia - Sektor usaha pariwisata di Bali masih mati suri karena pandemi. Salah satu yang terdampak adalah angkutan pariwisata.

Saat ini perusahaan angkutan turis itu terkendala persoalan keuangan karena tidak ada permintaan, sehingga banyak pengusaha tidak bisa membayar cicilan pembayaran kendaraan. Alhasil banyak bus dan microbus (Elf dan Hiace) yang diangkut balik bahkan dijual paksa oleh pihak leasing.

Seperti yang diungkapkan salah satu Anggota Persatuan Perusahaan Angkutan Pariwisata Bali (PAWIBA) Bidang Umum dan Media, Wayan Thomas B, menjelaskan saat ini tekanan pengusaha angkutan pariwisata bukan hanya dari pandemi, tapi juga dari perusahaan leasing dan bank. Karena sampai saat ini telah banyak menarik unit kendaraan pariwisata di Bali.

"Kami berupaya dengan berbagai cara untuk dapat mempertahankan keberadaan kendaraan pariwisata kami, namun sudah tidak bisa lagi. Hal ini sudah disampaikan ke tingkat DPRD dan Kemenparekraf juga pemerintah daerah," kata Thomas, kepada CNBC Indonesia, Senin (28/6/2021).

Hingga saat ini kendaraan pariwisata yang dimiliki anggota PAWIBA mencapai 2.500, tapi saat ini hanya tersisa kurang dari 500 unit saja. Menurut Thomas dengan agenda persiapan pembukaan pariwisata di Bali, pelaku usaha harus mempersiapkan diri saat permintaannya naik. Atau paling tidak bertahan sampai pariwisata di Bali kembali bergeliat.

Hanya saja sampai saat ini dari sisi pembiayaan masih belum terbantu. Thomas mengatakan sudah ada anjuran dari pemerintah untuk kemudahan restrukturisasi pembiayaan dari leasing atau perbankan. Tapi itu belum cukup karena kemudahan yang diberikan hanya memperpanjang keringanan waktu pembayaran saja hingga enam bulan.

"Presiden mengatakan ada kemudahan restrukturisasi, tapi penerapanya di bawah bukan untuk membangun ulang kredit. Tapi menumpuk dan memberi keringanan hingga enam bulan, lalu pada bulan ke tujuh pembayaran dilipat gandakan," katanya. Sementara pendapatan tidak ada, membuat perusahaan tidak bisa membayar angsuran itu.

"Mereka menawarkan jual paksa mobil itu untuk pembayaran. Tapi nanti jika Bali kembali ramai kita sama seperti membuka kacang gak ada isinya. Apa yang jadi alat operasional," tambahnya.

Menurut Thomas saat ini solusi yang diinginkan pelaku usaha adalah bantuan kemudahan pembiayaan. Juga menghentikan penarikan kendaraan dari leasing. Hal ini yang seharusnya menjadi topik pembicaraan dengan Gubernur Bali hari ini, walaupun batal.

"Gubernur masih menghindar bertemu kita untuk mencari solusi pengusaha akan hal ini dan persiapan pariwisata di Bali. Ini yang kita kejar bantuan dari Pemda," kata Thomas.

"Salah satunya ya meminta bantuan terkait penghentian penarikan secara brutal untuk kendaraan pariwisata dari leasing dan bank, kondisi kita sudah habis," tambahnya.

Thomas mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) bisa membantu dengan cara adanya surat rekomendasi dari Gubernur ke perusahaan leasing dan bank supaya memberi kemudahan adanya jalur khusus untuk membangun ulang kredit. Tidak memakai status Kol. 4 atau tercatat sedang memiliki tunggakan yang sudah jatuh tempo.


(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Vaksin, Anak Buah Sandi Uno Pede Pariwisata RI Pulih 2022

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular