Makin Murah, 'Harta Karun' Energi RI Ini Bisa Cepat Tergarap

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia ternyata memiliki 'harta karun' energi luar biasa besar, khususnya di sektor energi baru terbarukan (EBT). 'Harta karun' energi terbesar di RI yaitu energi surya.

Potensinya tak main-main yakni mencapai 207,8 Giga Watt (GW). Maka, tak salah bila energi surya ini disebut sebagai salah satu 'harta karun' energi RI. Namun sayangnya, pemanfaatannya baru 153,8 Mega Watt (MW) atau hanya 0,07% alias kurang 1% dari potensi yang ada.

Meski hingga saat ini pemanfaatannya masih rendah, namun pemerintah meyakini pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ini ke depannya akan semakin berkembang.

Chrisnawan Anditya, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan semakin murahnya harga listrik dari PLTS akan membuat pemanfaatannya semakin masif.

Dia mengatakan, dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan harga listrik PLTS yang cukup signifikan. Lima tahun lalu, harga listrik PLTS dengan kapasitas 10 Mega Watt (MW) sebesar 10 sen dolar per kilo Watt hour (kWh). Namun kini harga sudah turun menjadi di kisaran 5,81 sen dolar per kWh.

Bahkan, untuk harga listrik dari proyek PLTS Terapung di Cirata sudah mencapai 5,5 sen dolar per kWh.

Pilihan Redaksi Investasi EBT di Asia Pasifik Bisa Tembus US$ 1,3 T di 2030 Jokowi Bakal Rilis Perpres Grand Strategi Energi Nasional Ini 'Harta Karun' Energi Terbesar RI, Tapi Serapan Kurang 1%

Dia mengatakan, harga menjadi salah satu yang didorong dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Energi Baru Terbarukan (EBT) agar pemanfaatan PLTS terus berkembang.

"Harga merupakan salah satu yang didorong di Rancangan Perpres, kita sudah identifikasikan. Setiap kementerian didorong berikan support kembangkan EBT, salah satunya Kemenkeu dalam pemberian insentif," ucapnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Kamis (25/06/2021)

Faktor lokasi menurutnya juga menjadi pertimbangan dalam penentuan harga. Apabila PLTS dibangun di Sulawesi atau Papua, maka faktor lokasinya lebih tinggi daripada di Jawa. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan PLTS tidak hanya di Jawa saja.

"Hal lain yang kita berikan dalam bentuk insentif adalah pemberian faktor lokasi, selain Feed in Tariff (FIT) harga ini bisa dikali dengan faktor lokasi," paparnya.

Menurutnya, dalam menyusun Rancangan Perpres sudah melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pengembang EBT dan pembeli atau off taker dalam hal ini PT PLN (Persero). Dia mengatakan, Rancangan Perpres ini sudah rampung dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden.

Lebih lanjut dia menyampaikan pemanfaatan PLTS juga akan didorong oleh PT PLN (Persero) dengan melakukan konversi pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke EBT seperti PLTS.

"Keputusan Menteri, penugasan ke PLN adalah konversi PLTD ke pembangkit EBT seperti ini. Jadi ada 5.200 PLTD di 2.100 lokasi yang coba dikonversi ke PLTS," tuturnya.

Karena sifat PLTS yang intermittent (berjeda), maka tidak bisa memberikan suplai selama 24 jam. Oleh karena itu, perlu digunakan baterai. Opsi lain apabila tidak tersedia sumber EBT adalah dengan Hybrid PLTD-PLTS, sehingga akan menurunkan konsumsi BBM.

"Opsi terburuk adalah lakukan hybrid pembangkit PLTD di hybrid dikombinasikan denagan PLTS akan turunkan peggunaan BBM," ucapnya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Investor Mau Bangun PLTS dengan Harga Listrik 4 Sen Dolar