Ini Dia Solusi Atas Pengelolaan Utang Indonesia

News - Redaksi CNBC Indonesia, CNBC Indonesia
24 June 2021 13:36
INFOGRAFIS, Utang RI Semakin Menumpuk, Ini Sumbernya

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini angkat bicara perihal laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama posisi utang pemerintah.

Dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Kamis (24/6/2021), Didik meminta pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan parlemen betul-betul mencermati pembahasan rencana kerja kas keuangan negara ke depan.

"Saya menyampaikan keprihatinan yang sama dengan menyampaikan logika pentingnya presiden untuk tidak mengusulkan anggaran dan catat dalam mengambil keputusan di DPR," tegas Didik.


Setidaknya, ada sembilan catatan yang ditekankan oleh Didik. Pertama, Didik menggarisbawahi kebijakan pemerintah yang dianggap 'sembrono' dalam menetapkan defisit APBN menjadi di kisaran 6% di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut membuat utang pemerintah melonjak.

"Di masa presiden sebelumnya politik anggaran dijalankan dengan hati-hati. Perubahan defisit 1% terhadap PDb menjadi 2% begitu susah. Tetapi sekarang perubahan defisit dari 2% menjadi 6% dilakukan dengan gampang dan sembrono karena alasan untuk penanganan Covid-19," tegas Didik.

Kedua, Didik menekankan bahwa kurang adanya rasa kepemimpinan yang memadai dari pemerintah terkait penanganan Covid-19. Menurutnya, kebijakan dalam penanganan Covid-19 tidak rasional dan gagap.

"Jadi pelebaran defisit untuk mengatasi untuk mengatasi Covid-19 tidak benar. Yang masuk akal adalah lobi politik yang kuat masuk ke dalam pemerintahan dan DPR karena di masa kritis ini bisa menarik untuk selain korupsi bisa berpeluang lebih besar dilakukan pada masa krisis seperti kasus bansos," tegasnya.

Halaman Selanjutnya >>>>> Penjelasan Lengkap Didik Rachbini

Penjelasan Lengkap Didik Rachbini
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading