BPK Temukan 15.674 Masalah di APBN 2022 Senilai Rp18,3 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat sepanjang semester I-2022, terdapat 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan sebesar Rp 18,37 triliun. Dengan rincian, sebanyak 51,8% atau 8.116 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 17,33 triliun.

Selanjutnya sebanyak 44,8% atau 7.020 dari permasalahan berkaitan dengan pelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan 3,4% atau 538 permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp 1,04 triliun.

"Permasalahan ketidakpatuhan pada IHPS ini terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 5.465 permasalahan sebesar Rp17,33 triliun dan ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi sebanyak 2.651 permasalahan," jelas Ketua BPK Isma Yatun dalam sidang paripurna, Selasa (4/10/2022).

Baca: Sri Mulyani Diam-diam Bikin Marketplace Digipay, Apa Itu?

Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp 2,41 triliun atau 13,9% dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp 17,33 triliun.

Selanjutnya, terkait dengan permasalahan 3E, sebanyak 53 permasalahan sebesar Rp 787,9 miliar merupakan ketidakhematan, tujuan permasalahan merupakan ketidakefisienan, dan 478 permasalahan sebesar Rp 257,9 miliar merupakan ketidakefektifan.

Sejak tahun 2005 hingga Semester I-2022, BPK telah menyampaikan 660.894 rekomendasi hasil pemeriksaan atas entitas yang diperiksa dengan nilai rekomendasi sebesar Rp 302,56 triliun.

"Sejak tahun 2005 hingga Semester I 2022, BPK telah menyampaikan 660.894 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa dengan nilai rekomendasi sebesar Rp 302,56 triliun," paparnya. 

Baca: Amit-amit Jika RI Resesi, Ini yang Akan Menimpa Warga RI

Isma menjelaskan, atas tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan 77,3% atau 511.380 rekomendasi sebesar Rp 148,19 triliun telah sesuai, 17,1% atau 112.757 rekomendasi sebesar Rp 111,43 triliun belum sesuai, 4,5% atau 29,835 rekomendasi sebesar Rp 19,6 triliun belum ditindaklanjuti, dan 1,1% atau 6.922 rekomendasi sebesar Rp 23,34 triliun tidak dapat ditindaklanjuti.

(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terbaru! BPK Temukan 4.555 Kasus di APBN 2021 Senilai Rp31 T